Satu Data yang Tak Pernah Benar-Benar Satu

Abdul R Saleh

Beberapa waktu lalu, saya membaca seorang anggota DPR yang marah dalam rapat. Topiknya sederhana, tetapi mendasar: data. Mengapa setiap kementerian memiliki data sendiri? Mengapa angka bisa berbeda-beda untuk hal yang sama?

Saya tidak terkejut. Justru saya teringat pengalaman lama—baik sebagai bagian dari birokrasi, maupun sebagai warga biasa yang pernah “tersesat” di dalam sistem data.

Sekitar lebih dari sepuluh tahun lalu, saya pernah diundang dalam sebuah forum yang membahas gagasan “Satu Data”. Waktu itu semangatnya besar: menjadikan satu institusi sebagai rujukan utama data nasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan angka antar lembaga. Gagasan itu terasa logis, bahkan mendesak.

Namun hari ini, setelah lebih dari satu dekade, pertanyaan yang sama masih muncul. Seolah-olah “satu data” masih menjadi cita-cita yang belum benar-benar terwujud.

Saya teringat pengalaman pribadi yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menggambarkan persoalan yang lebih besar.

Pada awal tahun 2000-an, ketika program identitas kependudukan mulai diperkuat, saya mendapati sesuatu yang ganjil di lingkungan tempat tinggal saya. Ada satu keluarga dengan lima anggota, tetapi ketika nomor identitas dibagikan, jumlahnya menjadi delapan. Tiga anak masing-masing memiliki dua nomor.

Kasus lain lebih personal. Saya pernah beberapa kali berpindah tempat tinggal. Setiap kali pindah, saya disiplin mengurus surat pindah dari kelurahan lama dan melapor ke kelurahan baru. Semua prosedur saya ikuti.

Namun ketika suatu saat saya ingin memperbarui Kartu Keluarga, saya justru tidak bisa. Alasannya mengejutkan: saya masih terdaftar di tempat lain. Bahkan bukan satu, melainkan empat kelurahan sekaligus.

Artinya, dalam sistem administrasi negara, saya sempat “hidup” di beberapa tempat pada waktu yang sama.

Ini bukan sekadar cerita lucu. Ini adalah cermin dari bagaimana data dikelola—atau lebih tepatnya, bagaimana data tidak benar-benar terkelola dengan baik.

Beberapa orang mungkin akan mengatakan bahwa ini masalah teknologi. Yang lain mungkin menyalahkan sumber daya manusia. Namun pengalaman menunjukkan bahwa persoalannya lebih dalam dari itu.

Teknologi hari ini sudah jauh lebih canggih. Sistem basis data terpusat, integrasi antar aplikasi, hingga penyimpanan berbasis cloud bukan lagi hal yang sulit. Bahkan dibandingkan dengan tiga puluh tahun lalu, kemampuan kita jauh melampaui.

Namun justru di situlah ironi itu muncul.

Saya pernah mengalami hal yang sangat berbeda ketika belajar di luar negeri pada akhir 1980-an. Ketika pertama kali tiba, saya melapor ke kantor imigrasi di ibu kota. Setelah itu, saya melanjutkan perjalanan ke kota tempat saya belajar.

Di kota tersebut, saya tidak perlu mengisi ulang data. Tidak perlu membawa berkas tambahan. Petugas hanya melihat paspor saya, lalu memeriksa layar komputer. Selesai. Data saya sudah ada, sudah dikenali, dan sudah bisa digunakan.

Artinya, satu kali pendaftaran sudah cukup untuk seluruh sistem.

Bandingkan dengan pengalaman saya di dalam negeri: satu orang bisa memiliki banyak identitas, dan satu identitas bisa tersebar di banyak tempat.

Pertanyaannya sederhana: mengapa hal seperti itu bisa terjadi?

Jawabannya bukan semata pada teknologi. Bukan pula semata pada manusia yang menjalankannya. Yang sering kali menjadi akar adalah tata kelola—bagaimana sistem itu dirancang, disepakati, dan dipatuhi bersama.

Selama setiap lembaga merasa berhak memiliki dan mengelola datanya sendiri, maka “satu data” hanya akan menjadi slogan. Selama pembaruan data tidak dilakukan secara konsisten, maka kesalahan akan terus berulang. Dan selama tidak ada satu sumber data yang benar-benar dijadikan rujukan bersama, maka perbedaan angka akan selalu muncul.

Masalah data pada akhirnya bukan hanya soal angka. Ia menentukan kualitas kebijakan, ketepatan sasaran program, bahkan kepercayaan publik terhadap negara.

Kita tidak kekurangan data. Kita juga tidak kekurangan teknologi. Yang kita butuhkan adalah kesepakatan kolektif: data mana yang harus dipercaya, dan bagaimana menjaganya tetap akurat.

Mungkin sudah saatnya kita melihat kembali gagasan “satu data” bukan sebagai proyek teknis, tetapi sebagai perubahan cara berpikir. Bahwa data bukan milik instansi, melainkan milik negara. Bahwa pembaruan data bukan sekadar prosedur administratif, melainkan tanggung jawab bersama.

Karena tanpa itu, kita akan terus berada dalam situasi yang sama: berbicara tentang satu data, tetapi hidup dalam banyak data yang tidak pernah benar-benar menjadi satu.

Dan di tengah semua itu, mungkin masih ada orang-orang seperti saya—yang tanpa sadar pernah menjadi banyak orang, di dalam satu negara. (Boo, 22/04/2026)