Mengubah Perilaku, Bukan Sekadar Mengolah Sampah

 

Abdul Rahman Saleh

Di atas kertas, pengelolaan sampah tampak sederhana. Ada sebuah konsep yang menyebutkan bahwa apabila setiap orang mampu memilah dan mengolah sampah dari sumbernya, maka sekitar 60 persen sampah organik dapat diubah menjadi pupuk kompos. Sekitar 30 persen sampah anorganik seperti plastik dan logam dapat didaur ulang atau dijual kembali. Dengan demikian, hanya sekitar 10 persen yang tersisa sebagai sampah residu dan limbah B3 yang memerlukan penanganan khusus oleh pemerintah.

Konsep itu indah. Logis. Bahkan sangat masuk akal.

Namun, kehidupan di lapangan sering kali mengajarkan bahwa teori dan praktik dipisahkan oleh sesuatu yang bernama perilaku manusia.

Sebagai pembina Bank Sampah di lingkungan RW, saya merasakan sendiri betapa sulitnya mengajak masyarakat mengolah sampah organik. Padahal justru sampah jenis inilah yang jumlahnya paling besar. Selama ini, kompos yang berhasil kami hasilkan beserta air lindinya mungkin baru sekitar 100 kilogram setiap bulan.

Jika setiap penduduk menghasilkan sekitar 25 kilogram sampah setiap bulan dan jumlah warga di lingkungan kami mencapai 543 orang, berarti total sampah yang dihasilkan sekitar 13,5 ton setiap bulan. Dengan angka itu, pengolahan sampah organik kami baru mencapai sekitar 0,8 persen. Jauh sekali dari target ideal 60 persen.

Keadaan pada sampah anorganik tidak jauh berbeda. Melalui Bank Sampah kami baru berhasil mengumpulkan sekitar 150 kilogram setiap bulan. Itu pun baru sekitar 1,2 persen dari keseluruhan sampah yang dihasilkan warga, masih sangat jauh dari harapan 30 persen.

Angka-angka itu tidak membuat saya putus asa. Sebaliknya, angka-angka itu justru mengajarkan satu hal penting: persoalan sampah bukan terutama persoalan teknologi. Yang paling sulit adalah mengubah kebiasaan.

Lalu saya teringat pada sebuah pengalaman bertahun-tahun yang lalu.

Saat itu saya membantu seorang teman di kawasan Kemang Pratama. Ia mendirikan sebuah taman bacaan sederhana untuk anak-anak di kampung yang berbatasan dengan kompleks perumahan tersebut. Ia ingin menumbuhkan minat baca, tetapi sadar bahwa mengajak anak membaca bukan perkara mudah.

Lalu ia melakukan sesuatu yang sederhana namun cerdas.

Setiap anak yang datang membaca akan mendapatkan satu butir telur rebus. Ada syaratnya: mereka harus sudah mandi dan berpakaian bersih. Bukan pakaian baru, tetapi bersih.

Hasilnya luar biasa.

Taman bacaan itu hampir selalu ramai. Mungkin ada yang datang karena benar-benar ingin membaca. Mungkin ada pula yang datang demi mendapatkan telur rebus. Namun, apa pun motivasi awalnya, mereka tetap membaca. Sedikit demi sedikit membaca menjadi kebiasaan.

Saya kemudian bertanya kepada diri sendiri, apakah perubahan perilaku memang selalu membutuhkan sebuah "pemantik"?

Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengenal banyak insentif? Orang rajin menabung karena mendapat bunga. Petani terdorong meningkatkan produksi karena harga hasil panennya baik. Bahkan banyak aplikasi digital berhasil membentuk kebiasaan pengguna melalui sistem poin dan hadiah.

Kalau begitu, mengapa kita berharap masyarakat begitu saja berubah dalam mengelola sampah tanpa adanya dorongan yang nyata?

Saya mulai berpikir bahwa program bank sampah, penghijauan lingkungan, atau pengolahan sampah organik di kawasan perkotaan mungkin memang memerlukan insentif. Bukan untuk selamanya, melainkan sebagai jembatan menuju lahirnya kebiasaan baru.

Tentu saja, insentif semacam ini tidak mungkin dibebankan kepada swadaya masyarakat atau kas RW. Kemampuan kami sangat terbatas. Di sinilah saya melihat pemerintah dapat mengambil peran yang lebih strategis. Insentif tidak selalu harus berupa uang. Bisa berupa penghargaan, pengurangan retribusi, bantuan sarana, bibit tanaman, pupuk, atau bentuk apresiasi lain yang membuat warga merasa usaha mereka dihargai.

Suatu hari nanti, ketika lingkungan sudah benar-benar bersih, saluran air tidak lagi dipenuhi sampah, banjir berkurang, udara menjadi lebih nyaman, dan masyarakat menikmati manfaatnya secara langsung, mungkin insentif itu tidak lagi diperlukan. Kesadaran akan tumbuh menjadi kebiasaan.

Karena pada akhirnya, tujuan insentif bukanlah membeli kepedulian. Tujuannya adalah membantu masyarakat melangkah melewati fase tersulit dalam setiap perubahan: memulai.

Mengubah sampah menjadi kompos memang tidak mudah. Namun, mengubah kebiasaan manusia ternyata jauh lebih menantang. Dan mungkin, di situlah pekerjaan terbesar kita sebenarnya.

Bukan Sampahnya yang Menjadi Masalah

 

Oleh: Abdul Rahman Saleh

Sebelum membentuk Bank Sampah, Kampung Ramah Lingkungan (KRL), dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di lingkungan RW kami, saya ingin menguji sebuah gagasan sederhana.

Saya ingin tahu, apakah masyarakat melihat sampah hanya sebagai barang yang harus dibuang, atau justru sebagai peluang yang bisa memberi nilai tambah.

Yang saya ajak berbicara bukan warga RW saya. Saya sengaja memilih orang-orang yang sehari-hari bersentuhan dengan barang bekas atau limbah. Dugaan saya, mereka akan lebih mudah menangkap peluang itu.

Ternyata saya keliru.

Orang pertama adalah penjual tanaman hias dan kompos keliling yang sering melewati kampung saya. Saya memang sedang membuat komposter di rumah. Air lindinya saya olah menjadi pupuk organik cair (POC).

Suatu hari ia melihat kegiatan saya.

"Sedang buat apa, Pak?"

"Saya sedang membuat POC."

Saya lalu menawarkan diri mengajarinya membuat pupuk cair dari sampah dapur atau kulit buah. Bahannya gratis. Prosesnya sederhana. Bahkan hasilnya bisa dijual kepada pelanggan yang selama ini membeli tanaman darinya.

Saya membayangkan ia akan antusias.

Ternyata tidak.

Ia malah meledek kegiatan saya sambil tertawa.

Saya tidak marah. Kami memang sudah saling mengenal cukup lama.

Namun sejak saat itu saya menyadari sesuatu. Ia sebenarnya tidak sedang membangun usaha. Ia hanya menjalankan rutinitas menjual barang milik orang lain. Baginya, peluang baru justru terasa sebagai pekerjaan tambahan.

***

Beberapa waktu kemudian saya membutuhkan dispenser bekas untuk diubah menjadi komposter.

Saya menemui seorang teknisi yang biasa memperbaiki kipas angin, dispenser, dan berbagai peralatan elektronik sederhana. Ia juga sering membeli barang rusak, memperbaikinya, lalu menjualnya kembali.

Ketika tahu saya mencari dispenser bekas, ia bertanya heran.

"Buat apa, Pak? Bapak kan sudah punya dispenser yang bagus."

Saya menjelaskan rencana membuat komposter. Saya bahkan menawarkan untuk mengajarinya.

Rumahnya dekat pasar.

Artinya, setiap hari tersedia melimpah sampah sayuran yang bisa diolah menjadi pupuk.

Ia hanya menjawab singkat, "Iya."

Percakapan selesai.

Tidak pernah ada kelanjutannya.

***

Orang ketiga bekerja menjaga toilet umum. Sistem kerjanya unik. Sebulan bekerja, sebulan lagi libur.

Saya berpikir, waktu luang itu bisa dimanfaatkan.

Saya menawarkan untuk mengajarinya membuat eco enzyme dari limbah buah dan sayuran. Cairan itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membantu menjernihkan kolam hingga menjadi bahan pembersih alami.

Ia hanya tertawa.

Lalu percakapan berhenti di sana.

***

Dari tiga peristiwa itu saya belajar bahwa persoalan lingkungan ternyata bukan semata-mata soal sampah.

Persoalan yang lebih besar sering kali adalah cara memandang peluang.

Banyak orang bekerja keras setiap hari, tetapi hanya untuk mempertahankan keadaan yang sudah ada. Ketika ada kesempatan memperoleh pengetahuan baru yang mungkin menambah penghasilan, justru dianggap merepotkan.

Padahal modal utamanya bukan uang.

Bukan mesin.

Bahkan bukan pendidikan tinggi.

Yang dibutuhkan pertama kali adalah rasa ingin mencoba.

Saya kemudian memahami mengapa banyak program pemberdayaan masyarakat berjalan lambat. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan, bantuan, bahkan fasilitas. Namun semua itu tidak banyak berarti jika tidak bertemu dengan kemauan untuk belajar dan berubah.

Akhirnya saya tetap mendirikan Bank Sampah, KRL, dan KWT di lingkungan RW kami.

Syukurlah, saya menemukan orang-orang yang memiliki semangat berbeda. Mereka bersedia belajar, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Dari merekalah saya percaya bahwa perubahan memang mungkin terjadi.

Pengalaman itu juga mengajarkan satu hal.

Ternyata tantangan terbesar bukan mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai.

Yang jauh lebih sulit adalah mengubah cara berpikir manusia agar mampu melihat nilai di balik sesuatu yang selama ini dianggap tidak berguna.

Mungkin itulah pekerjaan lingkungan yang sesungguhnya.

Bukan seka/dar membersihkan bumi, tetapi juga membangunkan kesadaran manusia.

(Bogor, 07/08/2026)

Proyek "Lontar Fisik" Rahwana

Abdul Rahman Saleh

Alkisah di Kerajaan Alengka, Prabu Dasamuka (Rahwana) sedang pusing karena citranya buruk di mata rakyat setelah peristiwa penculikan Dewi Shinta. Untuk mengambil hati rakyat Alengka, terutama di daerah-daerah pelosok yang jauh dari ibu kota, Rahwana mengumpulkan para menteri dan senator raksasanya.

Tampil ke depan seorang senator raksasa yang populer karena jago melucu di panggung hiburan Alengka. Sang senator mengusulkan sebuah proyek besar: "Pengadaan Sejuta Lontar Fisik" untuk dibagikan ke desa-desa raksasa.

Padahal, pada saat yang sama, para resi dan pustakawan bijak di Alengka sebenarnya sedang mengembangkan "Prasasti Digital Akasha"—sebuah sistem di mana ilmu pengetahuan ditiupkan ke dalam media udara, sehingga anak-anak raksasa di pelosok Alengka bisa membaca dan belajar secara bersamaan hanya dengan melihat langit, tanpa perlu menebang pohon siwalan.

Ketika para pustakawan mempresentasikan kemajuan teknologi "Prasasti Digital" ini di hadapan sidang dewan, sang senator raksasa langsung menggebrak meja dengan gaduh:

"Untuk apa digital-digitalan itu? Tidak perlu! Yang penting beli daun lontar yang banyak, tulisi, lalu bagikan ke desa-desa! Itu lebih nyata!"

Politik "Nebeng" Kereta Kencana

Para pustakawan Alengka pun elus dada. Mereka tahu betul isi otak sang senator raksasa tidak sampai untuk memikirkan efisiensi jarak. Namun, proyek "Sejuta Lontar" akhirnya tetap dijalankan karena anggarannya besar dan bisa dibagi-bagi.

Ketika ribuan ikat daun lontar bantuan dari Kas Kerajaan sudah siap di gudang pusat dan hendak diangkut menggunakan kereta-kereta kencana, tibalah hari penyerahan ke daerah pemilihan sang senator raksasa.

Secara ajaib, sang senator raksasa tiba-tiba muncul di barisan depan dengan pakaian kebesaran yang mentereng. Di depan para rakyat raksasa jelata, dia berpidato dengan suara menggelegar:

"Wahai rakyatku! Lihatlah ribuan lontar ini! Ini semua adalah berkat perjuangan dan tetesan keringatku di ibu kota untuk kalian!"

Rakyat bersorak sorai memuji sang senator. Sementara para pustakawan yang mengurusi kurasi tulisan dan logistik hanya bisa saling pandang di pojokan.

Kelucuan tidak berhenti di situ. Begitu acara selesai dan kereta kencana hendak kembali ke ibu kota, ajudan sang senator raksasa mendatangi bendahara pustakawan sambil menyodorkan selembar kulit lembu: "Eh, ini nota biaya pakan kuda, sewa kusir, dan uang makan siang rombongan Senator selama perjalanan ke sini. Tolong diganti ya pakai anggaran operasional perpustakaan kalian."

(Bogor, 17/06/2026).

Pedagang Mi Ayam yang Menghilang

Oleh: Abdul Rahman Saleh

Beberapa hari terakhir saya memperhatikan fenomena menjamurnya pedagang makanan serba Rp10.000 di sekitar tempat tinggal saya. Makanan yang dijual beragam. Dari makanan tradisional sampai jajanan Korea yang namanya bahkan tidak saya kenal.

Awalnya pembeli berdesakan. Antrean panjang terlihat hampir setiap hari. Namun belakangan saya melihat sesuatu yang berbeda. Menjelang siang, sebagian dagangan masih tersisa. Pembeli tidak seramai dulu.

Pemandangan itu membawa ingatan saya puluhan tahun ke belakang.

Ketika itu kantor tempat saya bekerja baru pindah dari Kota Bogor ke Dramaga. Jaraknya sekitar dua puluh kilometer dari pusat kota. Daerah itu masih relatif sepi. Gedung belum banyak. Kantin hampir tidak ada. Mencari makan siang menjadi persoalan sehari-hari bagi para pegawai.

Di tengah situasi itulah muncul seorang pedagang mi ayam.

Gerobaknya masih tampak baru. Saya menduga ia membelinya dengan cara mencicil atau berutang. Setiap hari ia mangkal di lingkungan kampus. Dan karena saat itu hampir tidak ada pilihan makanan lain, dagangannya laris manis.

Para pegawai mengenalnya.

Mahasiswa mengenalnya.

Bahkan mungkin sebagian dari kami menjadi pelanggan tetapnya.

Saat itu saya membayangkan hidupnya sedang bergerak ke arah yang lebih baik.

Namun pembangunan mempunyai cara kerjanya sendiri.

Tahun demi tahun berlalu.

Gedung baru berdiri.

Kantin-kantin mulai dibangun.

Warung makan bermunculan.

Pilihan makanan semakin banyak.

Bagi kampus, itu adalah tanda kemajuan.

Bagi mahasiswa dan pegawai, itu juga kemajuan.

Tetapi suatu hari saya menyadari bahwa pedagang mi ayam itu menghilang.

Tidak ada lagi gerobaknya.

Tidak ada lagi aroma kuah yang dulu menyambut kami saat jam makan siang.

Tidak ada yang benar-benar memperhatikan kepergiannya. Kesibukan kampus berjalan seperti biasa.

Dua puluh tahun kemudian, saya bertemu lagi dengannya.

Wajahnya tampak lebih tua. Rambutnya mulai memutih.

Saya langsung mengenalinya.

Setelah berbincang beberapa saat, saya memberanikan diri bertanya.

“Ke mana saja selama ini?”

Jawabannya singkat.

“Dulu dagangan saya tidak laku lagi, Pak. Setiap hari rugi. Akhirnya gerobaknya saya jual. Saya jadi buruh.”

Saya terdiam.

Entah mengapa jawaban itu terasa menyesakkan.

Mungkin karena selama ini saya selalu melihat pembangunan dari sisi yang terang.

Gedung bertambah.

Fasilitas membaik.

Pilihan semakin banyak.

Semuanya tampak positif.

Tetapi sore itu saya melihat sisi lain yang jarang masuk laporan tahunan.

Ada seorang pedagang kecil yang tidak mampu mengikuti perubahan.

Ada sebuah gerobak yang terpaksa dijual.

Ada sebuah harapan yang perlahan padam.

Saya tentu tidak menolak pembangunan.

Saya juga tidak berharap kampus tetap sepi hanya agar seorang pedagang mi ayam bisa terus berjualan.

Namun pertemuan itu mengingatkan saya bahwa setiap kemajuan selalu memiliki biaya sosial yang sering tidak terlihat.

Ketika sebuah usaha besar tumbuh, kita mudah menghitung omzetnya.

Ketika sebuah gedung baru dibangun, kita mudah menghitung investasinya.

Ketika jumlah pengunjung meningkat, kita mudah membuat grafiknya.

Tetapi siapa yang menghitung pedagang kecil yang kehilangan pelanggan?

Siapa yang mencatat gerobak yang terjual karena pemiliknya tidak lagi mampu bertahan?

Siapa yang menghitung mimpi yang ikut runtuh bersama usaha yang gagal?

Barangkali karena itulah saya masih mengingat pedagang mi ayam itu hingga hari ini.

Bukan karena mi ayamnya luar biasa enak.

Bukan pula karena saya sering makan di sana.

Tetapi karena ia mengajarkan satu hal penting.

Bahwa di balik setiap cerita pembangunan yang berhasil, sering tersembunyi cerita lain yang tidak pernah ditulis.

Cerita tentang mereka yang tertinggal di belakang.

Dan mungkin, ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya bukanlah seberapa cepat yang kuat dapat berlari, melainkan seberapa banyak yang lemah dapat ikut melangkah bersama.

(Bogor, Juni 2026)

Karangan Bunga dan Gunung Sampah

Oleh: Abdul Rahman Saleh

Pagi itu saya sedang menjalankan tugas sebagai MC: Mengasuh Cucu.

Dalam perjalanan menuju rumah anak, saya mengemudikan mobil dengan santai. Tidak ada yang istimewa. Namun ketika melintas di sebuah ruas jalan, perhatian saya tertuju pada sebuah toko yang baru dibuka. Di depannya berjajar karangan bunga ucapan selamat.

Pemandangan seperti itu sebenarnya sangat biasa. Hampir setiap pembukaan kantor, toko, hotel, rumah sakit, atau pelantikan pejabat, kita melihat hal yang sama. Puluhan bahkan ratusan karangan bunga berjejer memenuhi halaman dan trotoar.

Namun entah mengapa, pagi itu perhatian saya justru tertuju pada tumpukan stereofoam yang menjadi dasar rangkaian bunga tersebut.

Pikiran saya langsung melayang ke tempat lain: Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Saya membayangkan apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian. Bunga-bunga itu akan layu. Ucapan selamat selesai menjalankan tugasnya. Papan dibongkar. Dan sebagian besar bahan penyusunnya akan berakhir sebagai sampah.

Lalu muncul pertanyaan sederhana di kepala saya.

Mengapa ucapan selamat harus menggunakan stereofoam?

Apakah tidak ada bahan lain yang lebih ramah lingkungan?

Namun setelah dipikir lebih jauh, persoalannya ternyata tidak sesederhana itu.

Karangan bunga bukan sekadar bunga.

Di belakangnya ada petani bunga yang menanam dan merawat tanaman. Ada pedagang bunga yang membeli hasil panen. Ada perangkai bunga yang menyusun desain. Ada tukang cetak huruf. Ada pengemudi yang mengantarkan pesanan. Ada pula berbagai usaha kecil yang menggantungkan hidup dari tradisi mengirim ucapan selamat.

Kalau kita tiba-tiba melarang karangan bunga, maka bukan hanya sampah yang hilang. Mata pencaharian ribuan orang juga bisa ikut terdampak.

Karena itu saya tidak sepakat dengan pendekatan yang hanya melihat persoalan dari satu sisi.

Masalah lingkungan penting.

Tetapi ekonomi rakyat juga penting.

Kita memerlukan solusi yang tidak mematikan salah satunya.

Saya teringat sebuah esai yang pernah saya tulis bertahun-tahun lalu, berjudul Mengurangi Limbah Meningkatkan Hasil. Saat itu saya mengusulkan penghematan energi di perpustakaan melalui penggantian lampu TL dengan lampu LED yang lebih hemat energi.

Prinsip yang saya gunakan sederhana: mengurangi pemborosan tanpa mengurangi manfaat.

Namun seiring waktu saya menyadari bahwa manfaatnya bukan hanya penghematan biaya listrik. Lampu TL mengandung air raksa yang tergolong bahan berbahaya dan beracun bagi lingkungan. Semakin banyak lampu TL yang digunakan, semakin besar pula potensi limbah berbahaya yang akan dihasilkan ketika lampu-lampu tersebut rusak dan dibuang.

Artinya, pengurangan limbah tidak selalu berarti pengurangan manfaat. Bahkan dalam banyak kasus, justru menghasilkan manfaat yang lebih besar.

Mungkin prinsip yang sama dapat diterapkan pada industri karangan bunga.

Yang perlu dikurangi bukan ucapan selamatnya.

Yang perlu dikurangi adalah limbahnya.

Bukankah mungkin menggunakan bahan dasar yang lebih mudah terurai?

Bukankah mungkin membuat rangka yang dapat digunakan berulang kali?

Bukankah mungkin mengembangkan bahan alternatif dari serat tumbuhan, karton daur ulang, atau material lain yang lebih ramah lingkungan?

Dengan cara itu, petani bunga tetap menanam, perangkai bunga tetap bekerja, usaha kecil tetap hidup, tetapi lingkungan tidak harus menanggung beban yang sama.

Sering kali kita terjebak pada pilihan yang seolah-olah saling bertentangan: ekonomi atau lingkungan.

Padahal kehidupan tidak sesederhana itu.

Yang kita perlukan adalah inovasi yang mempertemukan keduanya.

Pagi itu saya hanya melihat sebuah toko baru dengan karangan bunga di depannya.

Namun seperti biasa, satu pemandangan kecil mampu membawa pikiran berjalan jauh.

Dari bunga ke stereofoam.

Dari stereofoam ke TPA.

Dari TPA ke lingkungan.

Dan akhirnya sampai pada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bersama:

Bagaimana cara mengurangi limbah tanpa mengurangi manfaat?

Karena barangkali masa depan yang berkelanjutan bukan dibangun dengan menghapus sesuatu yang sudah ada, melainkan dengan membuatnya menjadi lebih bijaksana.

(Bogor, 16/06/2026)

Hanania Travel dan Harga Sebuah Kepercayaan

Abdul Rahman Saleh

Beberapa hari terakhir media ramai memberitakan kasus Hanania Travel. Ratusan bahkan ribuan calon jemaah umrah dikabarkan gagal berangkat meskipun telah menyetorkan biaya perjalanan. Sebagian orang marah. Sebagian lagi kecewa. Tidak sedikit yang kehilangan tabungan hasil menabung bertahun-tahun.

Kasus seperti ini sebenarnya bukan yang pertama.

Beberapa tahun lalu bangsa ini juga dikejutkan oleh kasus First Travel yang menimbulkan luka serupa. Nama perusahaannya berbeda, tetapi pola ceritanya hampir sama. Uang terkumpul, kepercayaan tumbuh, lalu harapan runtuh.

Namun semakin saya memikirkannya, persoalan ini sesungguhnya bukan hanya tentang travel umrah.

Ini adalah cerita tentang sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang.

Yaitu kepercayaan.

Dalam dunia perpustakaan, dahulu berkembang konsep Library 2.0. Saya sudah lupa rumus persisnya, tetapi ada satu hal yang masih saya ingat: trust atau kepercayaan menjadi faktor yang sangat menentukan nilai sebuah layanan.

Koleksi boleh banyak.

Teknologi boleh canggih.

Staf boleh pintar.

Tetapi jika kepercayaan pengguna hilang, maka nilai semua itu merosot drastis.

Bahkan secara sederhana saya sering membayangkannya seperti perkalian.

Jika trust bernilai nol, maka angka berapa pun yang dikalikan dengannya akan menghasilkan nol.

Kasus Hanania Travel mengingatkan saya pada rumus sederhana itu.

Dulu orang percaya.

Mereka percaya karena melihat iklan.

Mereka percaya karena melihat testimoni.

Mereka percaya karena melihat simbol-simbol religius.

Mereka percaya karena kerabat dan tetangga ikut percaya.

Kepercayaan itulah yang membuat uang mengalir.

Namun ketika masalah muncul, nilai trust langsung jatuh.

Hari ini mungkin perusahaan masih memiliki kantor.

Mungkin masih memiliki aset.

Mungkin masih memiliki pegawai.

Tetapi kepercayaan yang hilang tidak mudah dikembalikan.

Dan tanpa kepercayaan, semua itu menjadi tidak berarti.

Saya teringat pengalaman ketika belajar di Inggris.

Suatu hari saya diundang mengikuti seminar di Nottingham. Saya berangkat dari Sheffield menggunakan kereta api, naik taksi, lalu menginap di hotel.

Ketika meminta penggantian biaya kepada sponsor, British Council, saya hanya diminta menuliskan rincian pengeluaran di atas selembar kertas.

Tidak ada tumpukan kuitansi.

Tidak ada fotokopi tiket.

Tidak ada boarding pass.

Tidak ada berkas setebal buku.

Beberapa hari kemudian uang penggantian biaya langsung ditransfer ke rekening saya.

Sebagai orang Indonesia, saya sempat heran.

Bagaimana jika saya berbohong?

Bagaimana jika saya melakukan mark up?

Belakangan saya memahami bahwa sistem tersebut dibangun di atas kepercayaan.

Tentu ada audit dan pengawasan. Namun titik berangkatnya berbeda. Sistem tidak menganggap semua orang adalah calon penipu.

Sebaliknya, sistem percaya terlebih dahulu, lalu menghukum keras mereka yang mengkhianati kepercayaan itu.

Saya juga teringat sahabat saya dari Liverpool.

Ia pernah mengaku tidak percaya kepada Tuhan.

Namun dalam kehidupan sehari-hari ia sangat disiplin, jujur, dan menghormati aturan.

Ketika saya bertanya alasannya, jawabannya sederhana.

Kalau saya curang, lalu semua orang ikut curang, maka lingkungan tempat saya hidup akan rusak. Dan pada akhirnya saya sendiri yang dirugikan.

Jawaban itu terus teringat sampai sekarang.

Mungkin itulah yang disebut kesadaran menjaga trust.

Kepercayaan sesungguhnya adalah modal sosial yang memungkinkan sebuah masyarakat bekerja tanpa harus diawasi terus-menerus.

Lalu lintas menjadi tertib karena orang saling percaya.

Transaksi menjadi mudah karena orang saling percaya.

Penelitian dapat dijalankan karena ilmuwan saling percaya terhadap integritas proses ilmiah.

Perpustakaan menjadi berguna karena masyarakat percaya pada informasi yang disediakannya.

Sebaliknya, ketika trust runtuh, biaya sosial menjadi sangat mahal.

Aturan bertambah.

Formulir menumpuk.

Pengawasan diperketat.

Prosedur diperpanjang.

Tetapi anehnya, kecurangan tetap saja muncul.

Kasus Hanania Travel pada akhirnya bukan hanya pelajaran bagi calon jemaah umrah.

Kasus ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kepercayaan merupakan aset yang sangat mahal.

Membangunnya membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Menghancurkannya kadang hanya membutuhkan satu keputusan yang salah.

Dan mungkin itulah sebabnya kehormatan, integritas, dan amanah tidak pernah bisa dibeli dengan uang.

Karena semuanya dibangun di atas sesuatu yang jauh lebih rapuh sekaligus lebih berharga.

Kepercayaan.

(Bogor, Juni 2026)

Menguji "Kesadaran" Publik di Jalur Antrean Pertalite

Mencermati dinamika gerakan mahasiswa hari ini dan realitas antrean BBM di lapangan, ada paradoks menarik tentang kata 'kesadaran' yang sering digaungkan pejabat kita...

Oleh: Abdul Rahman Saleh

Aksi demonstrasi mahasiswa bentukan BEM UI dan aliansi berbagai kampus yang memadati Bundaran HI hari ini (12/6), bukan lagi sekadar riak kecil di media sosial. Ia telah menjelma menjadi gelombang kasat mata. Di balik beragam spanduk tuntutan yang dibawa ke jalan, ada satu benang merah yang mengikat keresahan mereka: situasi ekonomi nasional yang kian menjepit urat nadi rakyat kecil.

Salah satu pemantik yang paling terasa di akar rumput adalah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Menanggapi migrasi besar-besaran konsumen ke Pertalite pasca-kenaikan tersebut, otoritas terkait melalui juru bicaranya mengeluarkan sebuah imbauan yang menggelitik logika sehat kita: pemerintah meminta "kesadaran" masyarakat mampu untuk tidak beralih ke BBM bersubsidi.

Pertanyaannya kemudian: di tingkat lapangan, apakah kata "kesadaran" itu semudah dan sesederhana membalikkan telapak tangan?

Hukum Bertahan Hidup vs. Imbauan Moral

Dalam kacamata kebijakan publik dan ekonomi perilaku (behavioral economics), bersandar pada instrumen "kesadaran moral" publik saat merumuskan pembatasan komoditas vital adalah sebuah kenaifan. Ketika harga Pertamax melambung, kelompok masyarakat mandiri seperti pengemudi ojek online, kurir logistik, hingga pelaku UMKM bermotor tidak sedang memikirkan gengsi atau angka di atas kertas APBN. Mereka sedang berhitung secara matematis demi bertahan hidup (survival instinct).

Bagi mereka, selisih beberapa ribu rupiah per liter antara Pertamax dan Pertalite adalah penentu apakah dapur di rumah bisa mengepul, atau apakah susu anak bisa terbeli esok hari. Mengorbankan waktu berjam-jam untuk mengular di jalur antrean Pertalite adalah pilihan rasional yang terpaksa diambil demi menjaga margin keuntungan yang sudah sangat tipis.

Sangat tidak adil menuntut moralitas publik yang tinggi dalam bernegara, ketika kebijakan yang lahir justru mempersempit ruang gerak ekonomi rakyat kecil. Jika aturan pembatasan hanya bersandar pada imbauan moral tanpa adanya sistem kendali yang ketat, adil, dan transparan, maka kebijakan tersebut hampir pasti akan gagal dan menciptakan gesekan sosial baru.

Paradoks Keteladanan dari Atas

Publik juga mengalami disonansi kognitif yang akut ketika diminta mengedepankan "kesadaran". Bagaimana mungkin rakyat kecil diminta melakukan patriotisme anggaran dengan menahan diri tidak menyentuh subsidi, sementara di saat yang sama mereka disuguhi tontonan para elite politik di parlemen yang kerap tuna-kesadaran?

Kita melihat bagaimana oknum anggota dewan yang gajinya sudah fantastis, fasilitasnya lengkap, dan tunjangannya melimpah, tetap saja mengambil yang bukan haknya ketika ada celah dan kesempatan. Ketika asas keteladanan (leading by example) dari para pemimpin dan wakil rakyat itu luntur, maka imbauan moral dari corong kementerian hanya akan terdengar sebagai pepesan kosong. Muncul sinisme di tengah masyarakat: mengapa golongan bawah yang terus-menerus diminta berkorban dan mengalah, sementara yang di atas tetap asyik berpesta?

Alarm yang Tak Boleh Diabaikan

Antrean Pertalite yang mengular di berbagai SPBU hari-hari ini adalah hulu dari potensi masalah yang lebih besar: kelangkaan BBM subsidi akibat jebolnya kuota yang tak terencana. Jika kelangkaan ini benar-benar terjadi, ia akan menjadi bahan bakar yang jauh lebih eksplosif dari sekadar demonstrasi mahasiswa.

Sejarah bangsa ini mencatat bahwa urusan isi perut dan BBM adalah pemantik massa yang paling sensitif. Jika keresahan mahasiswa di Bundaran HI hari ini bertemu dengan rasa frustrasi para pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat kecil yang ruang geraknya lumpuh akibat kelangkaan BBM, maka eskalasi protes berpotensi meluas dan berkepanjangan.

Pemerintah dan DPR harus berhenti melihat persoalan BBM ini sebagai angka-angka statistik yang sederhana. Kebijakan ekonomi bukan sekadar mengolah baris angka di ruang rapat yang sejuk, melainkan mengelola manusia dengan segala dinamika kebutuhan hidupnya. Sebelum antrean panjang di SPBU berubah menjadi gelombang protes yang tak terkendali, potong celah pemborosan anggaran di tingkat elite, dan kembalikan keteladanan yang nyata. Jangan lagi mendikte rakyat miskin soal "kesadaran", jika yang di atas belum mampu memberi contoh konkret apa itu rasa tahu diri.