Ketika Semua Orang Menjadi Wartawan

Abdul Rahman Saleh

Pagi ini, berita tentang kecelakaan kereta di Bekasi mendominasi layar televisi. Stasiun berita menayangkannya sebagai breaking news. Gambar-gambar dari lokasi kejadian terus mengalir. Reporter berbicara dari lapangan, sementara di studio, penyiar mencoba merangkai informasi yang masuk.

Namun, di saat yang sama, ada “ruang siaran” lain yang bekerja jauh lebih cepat: media sosial.

Dalam hitungan menit, bahkan detik, foto, video, dan kabar beredar luas. Siapa pun yang berada di lokasi, atau merasa dekat dengan informasi, seketika dapat menjadi “wartawan”. Mereka merekam, menulis, dan menyebarkan.

Sekilas, ini tampak sebagai kemajuan. Informasi menjadi lebih cepat, lebih dekat, lebih langsung. Namun di balik itu, muncul persoalan yang tidak sederhana: tidak semua yang disampaikan adalah kebenaran yang utuh.

Saya melihat sendiri bagaimana informasi tentang jumlah korban berbeda-beda. Media arus utama sudah melaporkan delapan korban meninggal, sementara di media sosial masih beredar angka tiga. Bahkan di televisi pun terjadi ketidaksinkronan: reporter di lapangan menyebut angka delapan berdasarkan informasi terbaru, sementara penyiar di studio masih menyebut tujuh.

Apakah ini berarti media tidak akurat? Tidak sesederhana itu.

Dalam situasi seperti ini, kita sebenarnya sedang menyaksikan proses terbentuknya informasi. Data tidak datang dalam bentuk yang sudah selesai. Ia muncul bertahap, sering kali tidak lengkap, dan terus diperbarui.

Ambil contoh istilah yang sering muncul dalam laporan awal: “kantong jenazah”. Ketika disebut ada delapan kantong jenazah, banyak orang langsung menyimpulkan ada delapan korban meninggal. Padahal, dalam praktiknya, satu korban bisa saja menggunakan lebih dari satu kantong, atau kantong sudah disiapkan tetapi belum semuanya terisi. Konfirmasi resmi membutuhkan waktu.

Di sinilah perbedaan antara media arus utama dan media sosial menjadi jelas.

Media arus utama bekerja dengan proses: verifikasi, konfirmasi, dan kehati-hatian. Meski dalam tekanan kecepatan, mereka tetap berusaha memastikan bahwa apa yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, media sosial bekerja dengan dorongan spontan: menjadi yang pertama, menjadi yang terlihat, atau sekadar berbagi. Niatnya tidak selalu buruk—sering kali justru karena empati. Namun tanpa verifikasi, informasi yang disebarkan bisa tertinggal, tidak lengkap, bahkan keliru.

Yang menarik, dalam situasi seperti ini, bahkan media arus utama pun bisa terlihat tidak sinkron. Bukan karena mereka ceroboh, tetapi karena mereka sedang berada di tengah dilema: antara menjadi cepat dan tetap akurat.

Di mata publik, perbedaan angka—tujuh atau delapan—bisa menimbulkan kebingungan. Namun sebenarnya, itu adalah tanda bahwa proses verifikasi masih berlangsung. Informasi belum selesai, tetapi sudah harus disampaikan.

Kita hidup di zaman di mana setiap orang bisa menjadi penyampai informasi. Ini adalah kekuatan sekaligus tantangan. Kekuatan karena informasi tidak lagi dimonopoli. Tantangan karena kebenaran menjadi lebih sulit dibedakan dari sekadar kabar.

Dalam kondisi seperti ini, mungkin yang perlu kita bangun bukan hanya kemampuan menyampaikan informasi, tetapi juga kemampuan menahan diri. Tidak semua yang kita ketahui perlu segera dibagikan. Tidak semua yang kita lihat adalah gambaran utuh.

Pada akhirnya, peristiwa seperti ini mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak selalu datang sekaligus. Ia hadir sedikit demi sedikit, melalui proses yang kadang tampak tidak rapi.

Dan di tengah arus informasi yang begitu deras, tugas kita bukan hanya menerima, tetapi juga memahami—bahwa di balik setiap angka, ada proses yang belum selesai. (Boo, 28/04/2026)

Tentang Kursi yang Bisa Hilang, dan Hati yang Tetap Tinggal

Abdul R Saleh

Belakangan ini, layar media sosial kita kerap dipenuhi oleh narasi pejabat publik yang bernada tinggi. Ada yang mengancam bawahan secara emosional, ada pula yang melontarkan kebijakan teknokratis yang terasa sangat jauh dari realitas perut rakyat kecil. Melihat fenomena ini, saya teringat akan sebuah pelajaran sederhana tentang kekuasaan yang saya petik dari sela-sela kepulan asap kopi di sebuah warung atau kantin kantor.

Banyak pejabat kita yang terjebak dalam delusi "superioritas". Mereka merasa bahwa kursi jabatan adalah sebuah singgasana yang memisahkan mereka dari orang-orang di bawahnya. Jarak ini menciptakan ilusi bahwa mereka berhak berbicara dari menara gading, sementara rakyat hanya bisa mengurut dada.

Padahal, dalam budaya kita ada konsep "tepo seliro". Sebuah kemampuan untuk menempatkan diri di sepatu orang lain. Seandainya para pembuat kebijakan itu sesekali mau duduk "nongkrong" sarapan bersama di warung atau kantin, tanpa sekat dan tanpa pengawalan ketat, mungkin narasi yang keluar dari mulut mereka tidak akan sepedas ancaman atau instruksi yang melangit.

Saya teringat masa-masa ketika masih menjabat sebagai eselon dua di Badan Standardisasi Nasional (BSN). Daripada terkurung dalam kemewahan ruang kerja, saya sering memilih untuk memulai hari dengan sarapan di kantin kantor atau warung kecil di dekatnya. Di sanalah, tembok feodalisme runtuh secara alami. Tidak ada perbedaan kasta antara eselon dua dan staf atau petugas kebersihan ketika kita sama-sama mengantre untuk sepiring nasi uduk atau tertawa bersama karena lelucon pagi.

Awalnya, mungkin ada kecanggungan. Namun, perlahan-lahan mereka mulai berani menyapa, "Pak, sarapan di sini juga?" Dan suasana hangat pun tercipta. Dari sinilah, komunikasi yang tulus dan jujur bermula. Tidak ada wibawa yang hilang meski saya "turun kelas" ke kantin. Justru rasa hormat yang muncul adalah rasa hormat yang lahir dari kedekatan, bukan dari rasa takut.

Waktu membuktikan bahwa kekuasaan memiliki tanggal kedaluwarsa. Kita sering melihat fenomena "ada jabatan ada teman, jabatan hilang teman melayang." Saya melihat sendiri kawan sejawat yang dulu memimpin dengan amarah demi menjaga wibawa, kini saat pensiun justru dihindari oleh mantan anak buahnya. Mengapa? Karena ia memimpin dengan rasa takut, bukan rasa cinta.

Sebaliknya, kehormatan sejati baru diuji justru saat kita tidak lagi memiliki tanda pangkat di pundak. Jika setelah pensiun kita masih diundang untuk memberi pencerahan, atau jika kita kembali ke kantin lama dan masih disambut dengan hangat oleh penjual warung dan mantan staf, itulah tanda bahwa kita pernah "memimpin dengan hati".

Pejabat publik kita perlu belajar bahwa rakyat tidak butuh instruksi yang mengintimidasi. Rakyat butuh pemimpin yang mau berbagi "kursi"—baik itu kursi di dalam mobil dinas, kursi di meja perundingan kebijakan, maupun kursi kayu panjang di warung sarapan. Karena pada akhirnya, kursi jabatan pasti akan hilang, namun jejak kebaikan dan kehangatan di hati orang lain akan menetap selamanya. (Boo, 25/04/2026)

Trotoar yang Selalu Penuh: Bukan Soal Tertib, Tapi Soal Hidup

Abdul R Saleh

Sore itu saya turun dari kereta komuter di stasiun Bogor. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Jalan masuk menuju stasiun yang biasanya dipenuhi pedagang kaki lima tampak bersih. Trotoar kembali lapang, orang bisa berjalan tanpa harus berdesakan.

Sekilas, ini seperti gambaran kota yang tertib—seperti yang sering kita bayangkan.

Namun pengalaman mengajarkan saya untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan. Pemandangan seperti ini biasanya hanya bertahan sementara. Satu atau dua minggu setelah operasi penertiban selesai, para pedagang akan kembali. Trotoar yang tadi lapang akan kembali penuh. Siklus ini berulang, hampir tanpa akhir.

Pertanyaannya: mengapa?

Jawaban yang paling mudah adalah: karena mereka melanggar aturan. Trotoar bukan tempat berdagang. Ia adalah ruang publik untuk pejalan kaki. Dalam logika ketertiban kota, penertiban menjadi sah, bahkan perlu.

Namun, jika kita berhenti di situ, kita hanya melihat permukaan.

Di balik trotoar yang penuh, ada persoalan yang lebih mendasar: soal hidup.

Sebagian besar pedagang kaki lima tidak datang ke trotoar karena ingin menantang aturan. Mereka datang karena di situlah mereka bisa bertahan. Tempat itu ramai, strategis, dan tidak membutuhkan modal besar. Dalam banyak kasus, berdagang di ruang publik adalah pilihan yang paling realistis—bukan karena mudah, tetapi karena tidak ada pilihan lain yang cukup layak.

Saya teringat pengalaman lama di sebuah pasar tradisional di Bogor. Orang tua angkat saya pernah berdagang sayur di sana. Ketika pasar direnovasi, harapannya sederhana: menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih tertata.

Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Kios-kios baru memang lebih bagus, tetapi biaya sewanya melonjak tinggi. Banyak pedagang lama tidak lagi mampu menjangkaunya. Mereka tidak hilang—mereka hanya bergeser. Ada yang berjualan di tangga, di koridor, menempel ke kios orang lain, bahkan meluber ke trotoar di sekitar pasar.

Pasar yang tadinya ingin ditata justru menjadi lebih semrawut. Pembeli dari kalangan menengah ke atas mulai enggan datang. Mereka beralih ke pasar swalayan yang lebih nyaman dan teratur.

Di situ saya melihat sebuah ironi: ketika ruang resmi menjadi terlalu mahal, ruang informal akan mengambil alih.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di pasar. Di terminal, di sekitar stasiun, di alun-alun kota—pola yang sama berulang. Penertiban dilakukan, ruang menjadi bersih, lalu perlahan pedagang kembali.

Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar ketertiban, tetapi ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas ekonomi masyarakat.

Sering kali solusi yang ditawarkan adalah menyediakan tempat berdagang yang layak. Namun pertanyaannya: layak bagi siapa?

Jika tempat itu terlalu mahal, terlalu formal, atau tidak sesuai dengan skala usaha kecil, maka ia hanya akan menjadi ruang kosong—sementara kehidupan tetap berlangsung di luar sistem.

Di sisi lain, kita juga melihat kontras dengan kota-kota di luar negeri. Di Beijing atau Shanghai, misalnya, terminal transportasi tampak bersih tanpa pedagang asongan. Namun kondisi itu tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari kombinasi penegakan aturan yang konsisten, penyediaan ruang usaha alternatif, dan transformasi ekonomi yang menyerap tenaga kerja secara luas.

Artinya, ketertiban bukan hanya soal larangan, tetapi juga soal pilihan yang tersedia.

Di kota-kota kita, banyak pedagang kaki lima sebenarnya tidak menolak ditata. Mereka hanya membutuhkan ruang yang masuk akal—secara lokasi, secara biaya, dan secara keberlangsungan usaha.

Selama itu belum terpenuhi, trotoar akan selalu menjadi pilihan.

Maka mungkin kita perlu menggeser cara pandang.

Pedagang kaki lima bukan sekadar pelanggar aturan. Mereka adalah bagian dari ekosistem kota—bagian dari denyut ekonomi yang sering kali tidak terlihat dalam perencanaan formal. Mengusir mereka tanpa solusi yang tepat bukan menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkannya.

Pada akhirnya, trotoar yang selalu penuh bukan sekadar persoalan ketertiban kota.

Ia adalah tanda bahwa masih ada warga yang belum mendapatkan ruang hidup yang layak di dalam sistem yang kita bangun.

Selama persoalan itu belum terjawab, trotoar akan terus berbicara—dengan caranya sendiri. (Boo, 23/04/2026)

Satu Data yang Tak Pernah Benar-Benar Satu

Abdul R Saleh

Beberapa waktu lalu, saya membaca seorang anggota DPR yang marah dalam rapat. Topiknya sederhana, tetapi mendasar: data. Mengapa setiap kementerian memiliki data sendiri? Mengapa angka bisa berbeda-beda untuk hal yang sama?

Saya tidak terkejut. Justru saya teringat pengalaman lama—baik sebagai bagian dari birokrasi, maupun sebagai warga biasa yang pernah “tersesat” di dalam sistem data.

Sekitar lebih dari sepuluh tahun lalu, saya pernah diundang dalam sebuah forum yang membahas gagasan “Satu Data”. Waktu itu semangatnya besar: menjadikan satu institusi sebagai rujukan utama data nasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan angka antar lembaga. Gagasan itu terasa logis, bahkan mendesak.

Namun hari ini, setelah lebih dari satu dekade, pertanyaan yang sama masih muncul. Seolah-olah “satu data” masih menjadi cita-cita yang belum benar-benar terwujud.

Saya teringat pengalaman pribadi yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menggambarkan persoalan yang lebih besar.

Pada awal tahun 2000-an, ketika program identitas kependudukan mulai diperkuat, saya mendapati sesuatu yang ganjil di lingkungan tempat tinggal saya. Ada satu keluarga dengan lima anggota, tetapi ketika nomor identitas dibagikan, jumlahnya menjadi delapan. Tiga anak masing-masing memiliki dua nomor.

Kasus lain lebih personal. Saya pernah beberapa kali berpindah tempat tinggal. Setiap kali pindah, saya disiplin mengurus surat pindah dari kelurahan lama dan melapor ke kelurahan baru. Semua prosedur saya ikuti.

Namun ketika suatu saat saya ingin memperbarui Kartu Keluarga, saya justru tidak bisa. Alasannya mengejutkan: saya masih terdaftar di tempat lain. Bahkan bukan satu, melainkan empat kelurahan sekaligus.

Artinya, dalam sistem administrasi negara, saya sempat “hidup” di beberapa tempat pada waktu yang sama.

Ini bukan sekadar cerita lucu. Ini adalah cermin dari bagaimana data dikelola—atau lebih tepatnya, bagaimana data tidak benar-benar terkelola dengan baik.

Beberapa orang mungkin akan mengatakan bahwa ini masalah teknologi. Yang lain mungkin menyalahkan sumber daya manusia. Namun pengalaman menunjukkan bahwa persoalannya lebih dalam dari itu.

Teknologi hari ini sudah jauh lebih canggih. Sistem basis data terpusat, integrasi antar aplikasi, hingga penyimpanan berbasis cloud bukan lagi hal yang sulit. Bahkan dibandingkan dengan tiga puluh tahun lalu, kemampuan kita jauh melampaui.

Namun justru di situlah ironi itu muncul.

Saya pernah mengalami hal yang sangat berbeda ketika belajar di luar negeri pada akhir 1980-an. Ketika pertama kali tiba, saya melapor ke kantor imigrasi di ibu kota. Setelah itu, saya melanjutkan perjalanan ke kota tempat saya belajar.

Di kota tersebut, saya tidak perlu mengisi ulang data. Tidak perlu membawa berkas tambahan. Petugas hanya melihat paspor saya, lalu memeriksa layar komputer. Selesai. Data saya sudah ada, sudah dikenali, dan sudah bisa digunakan.

Artinya, satu kali pendaftaran sudah cukup untuk seluruh sistem.

Bandingkan dengan pengalaman saya di dalam negeri: satu orang bisa memiliki banyak identitas, dan satu identitas bisa tersebar di banyak tempat.

Pertanyaannya sederhana: mengapa hal seperti itu bisa terjadi?

Jawabannya bukan semata pada teknologi. Bukan pula semata pada manusia yang menjalankannya. Yang sering kali menjadi akar adalah tata kelola—bagaimana sistem itu dirancang, disepakati, dan dipatuhi bersama.

Selama setiap lembaga merasa berhak memiliki dan mengelola datanya sendiri, maka “satu data” hanya akan menjadi slogan. Selama pembaruan data tidak dilakukan secara konsisten, maka kesalahan akan terus berulang. Dan selama tidak ada satu sumber data yang benar-benar dijadikan rujukan bersama, maka perbedaan angka akan selalu muncul.

Masalah data pada akhirnya bukan hanya soal angka. Ia menentukan kualitas kebijakan, ketepatan sasaran program, bahkan kepercayaan publik terhadap negara.

Kita tidak kekurangan data. Kita juga tidak kekurangan teknologi. Yang kita butuhkan adalah kesepakatan kolektif: data mana yang harus dipercaya, dan bagaimana menjaganya tetap akurat.

Mungkin sudah saatnya kita melihat kembali gagasan “satu data” bukan sebagai proyek teknis, tetapi sebagai perubahan cara berpikir. Bahwa data bukan milik instansi, melainkan milik negara. Bahwa pembaruan data bukan sekadar prosedur administratif, melainkan tanggung jawab bersama.

Karena tanpa itu, kita akan terus berada dalam situasi yang sama: berbicara tentang satu data, tetapi hidup dalam banyak data yang tidak pernah benar-benar menjadi satu.

Dan di tengah semua itu, mungkin masih ada orang-orang seperti saya—yang tanpa sadar pernah menjadi banyak orang, di dalam satu negara. (Boo, 22/04/2026)

Antara Impor dan Percaya Diri: Mencari Jalan Tengah Produk Dalam Negeri

Abdul R Saleh

Beberapa waktu lalu saya mendengar sebuah iklan makanan yang dengan bangga menyebutkan bahwa produknya dibuat dari kakao Brasil dan susu Selandia Baru. Entah benar atau tidak, yang menarik bukan pada faktanya, melainkan pada pesan yang ingin disampaikan: bahan dari luar negeri seolah menjadi jaminan kualitas.

Reaksi pertama saya sederhana: mengapa harus jauh-jauh mencari ke luar, ketika negeri ini sendiri dikenal sebagai salah satu penghasil kakao dunia, dan memiliki sentra peternakan susu di berbagai daerah? Namun, setelah direnungkan lebih jauh, persoalannya ternyata tidak sesederhana itu.

Kita tampaknya masih hidup dalam bayang-bayang persepsi lama: bahwa yang datang dari luar lebih baik, lebih bergengsi, dan lebih layak dipercaya. Persepsi ini tidak hanya hidup dalam iklan, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari.

Saya teringat pengalaman ketika tinggal di Inggris. Seorang teman membeli sepatu olahraga setelah memilih dengan cermat berdasarkan model dan kualitas. Namun sesampainya di rumah, ia menemukan tulisan kecil: Made in Indonesia. Seketika ekspresinya berubah. Sepatu itu tidak lagi terasa sama, bukan karena kualitasnya berubah, tetapi karena maknanya di kepalanya ikut berubah.

Padahal, sepatu tersebut berasal dari Cibaduyut—sebuah kawasan yang sejak lama dikenal sebagai sentra kerajinan sepatu. Di negeri orang, produk itu tampil percaya diri. Di mata kita sendiri, ia masih harus berjuang mendapatkan pengakuan.

Fenomena ini menjelaskan mengapa cerita-cerita seperti produk lokal yang “diputar” ke luar negeri agar bisa dijual lebih mahal di dalam negeri mudah dipercaya, meskipun belum tentu benar. Ia terasa masuk akal karena sesuai dengan cara kita memandang nilai.

Padahal, realitas industri menunjukkan bahwa kualitas tidak datang tiba-tiba. Negara seperti China dan Jepang membangun reputasi produknya melalui proses panjang. Dari produk sederhana hingga teknologi tinggi, semua dicapai melalui konsistensi, pembelajaran, dan pasar yang terus berkembang. Kita bisa melihatnya hari ini, bahkan pada proyek seperti Whoosh yang menunjukkan bagaimana lompatan kualitas dapat terjadi.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya tidak sepenuhnya tanpa peran. Berbagai standar seperti SNI, regulasi keamanan pangan, hingga kewajiban fortifikasi merupakan upaya untuk menjaga kualitas produk yang beredar, baik lokal maupun impor. Ini adalah bentuk “penyaringan halus” di tengah keterbatasan untuk menerapkan proteksi langsung di era perdagangan global.

Namun, semua itu tetap berujung pada satu hal: kepercayaan.

Tanpa kepercayaan dari konsumen, kampanye “cintai produk dalam negeri” akan berhenti sebagai slogan. Sebaliknya, tanpa komitmen produsen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas, kepercayaan itu tidak akan pernah tumbuh.

Menariknya, persoalan ini juga terlihat dalam hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak muda hari ini mungkin lebih akrab dengan ramen atau makanan Korea dibandingkan dengan tahu campur atau sate Padang. Ini bukan semata-mata soal rasa, melainkan soal citra, pengalaman, dan bagaimana sebuah produk dipresentasikan.

Di sinilah kita melihat bahwa tantangan kita bukan hanya memproduksi barang yang baik, tetapi juga membangun cara pandang terhadap nilai. Produk lokal tidak cukup hanya berkualitas; ia juga perlu tampil percaya diri, dikemas dengan baik, dan diceritakan dengan cara yang relevan dengan zamannya.

Pada akhirnya, kita tidak perlu menolak produk luar untuk mencintai produk sendiri. Dunia hari ini terlalu terhubung untuk berpikir secara hitam-putih. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun keseimbangan: terbuka terhadap dunia luar, tetapi tetap memiliki kepercayaan pada kemampuan sendiri.

Karena pada akhirnya, kepercayaan itu tidak dibangun oleh slogan, melainkan oleh pengalaman yang berulang—ketika kita menggunakan produk sendiri, merasakan kualitasnya, dan menemukan bahwa ia memang layak untuk dipercaya. (Boo, 21/04/2026)

Antara Antrean dan Jalanan: Mengapa Ketertiban Kita Sulit Tumbuh

Abdul Rahman Saleh

Suatu sore, dalam perjalanan menuju rumah anak saya, kemacetan kembali menjadi pemandangan yang nyaris rutin. Di depan sekolah, pasar, dan terminal, kendaraan menumpuk. Angkutan umum berhenti di mana saja, penumpang naik turun tanpa aturan yang jelas, dan jalan seolah kehilangan fungsinya sebagai ruang bersama. Ini bukan peristiwa luar biasa. Justru karena terlalu biasa, kita jarang lagi mempertanyakannya.

Kita sering menjelaskan keadaan ini dengan cara yang sederhana: masyarakat tidak tertib. Namun penjelasan seperti itu terasa terlalu mudah, bahkan cenderung menutup kemungkinan untuk melihat persoalan secara lebih jernih.

Pengalaman di tempat lain menunjukkan bahwa ketertiban bukan sesuatu yang mustahil. Di Inggris, misalnya, antrean untuk naik bus kota berlangsung dengan tertib tanpa perlu mesin antrean atau pengawasan ketat. Ketika bus sudah penuh, sopir cukup memberi isyarat, dan penumpang dengan sendirinya menahan langkah. Tidak ada dorong-dorongan, tidak ada upaya menyiasati aturan.

Perbedaan ini sering membuat kita tergoda untuk menyimpulkan bahwa persoalannya terletak pada “budaya”. Kita dianggap memiliki kecenderungan untuk tidak tertib, sementara masyarakat lain sebaliknya. Namun, jika dicermati lebih dalam, ketertiban di sana bukan semata-mata hasil karakter individu, melainkan buah dari sistem yang berjalan secara konsisten.

Ketertiban tumbuh ketika ada kejelasan aturan, kepastian layanan, dan kepercayaan bahwa sistem akan bekerja sebagaimana mestinya. Penumpang bersedia menunggu karena mereka percaya akan ada bus berikutnya. Sopir dihormati karena aturan yang ia jalankan bukan keputusan pribadi, melainkan bagian dari sistem yang disepakati. Dalam kondisi seperti itu, kepatuhan menjadi pilihan yang rasional.

Sebaliknya, dalam banyak situasi di sekitar kita, yang rasional bagi individu justru sering kali bertentangan dengan kepentingan bersama. Penumpang memilih naik di mana saja karena ingin cepat. Sopir berhenti sembarangan karena mengejar penumpang. Terminal dihindari karena dianggap tidak efisien. Dalam situasi yang serba tidak pasti, orang cenderung mengambil jalan yang paling praktis, meskipun berdampak buruk bagi sistem secara keseluruhan.

Upaya penertiban sering kali hadir dalam bentuk imbauan atau bahkan penegakan aturan yang bersifat sporadis. Namun tanpa perubahan pada sistem yang mendasarinya, hasilnya jarang bertahan lama. Kita berharap masyarakat tertib, tetapi tidak selalu menyediakan kondisi yang membuat ketertiban menjadi pilihan yang masuk akal.

Pengalaman di ruang-ruang lain sebenarnya memberi pelajaran penting. Antrean di kasir pusat perbelanjaan kini relatif lebih rapi dibandingkan dulu. Layanan di klinik atau rumah sakit menjadi lebih tertib setelah menggunakan sistem nomor antrean. Perubahan ini tidak terjadi karena masyarakat tiba-tiba menjadi lebih disiplin, melainkan karena sistemnya membuat ketertiban menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih sulit dilanggar.

Dari sini tampak bahwa persoalan ketertiban bukan semata-mata persoalan moral, melainkan persoalan desain. Ketika sistem dirancang dengan jelas, transparan, dan konsisten, perilaku pun perlahan menyesuaikan. Sebaliknya, ketika sistem longgar dan penuh celah, pelanggaran menjadi sesuatu yang hampir tak terhindarkan.

Kita mungkin tidak memerlukan pendekatan yang keras untuk memaksa perubahan. Yang lebih mendesak justru adalah ketekunan dalam membangun sistem yang sederhana, tetapi dijalankan secara konsisten. Ketertiban bukan sesuatu yang lahir dari satu kebijakan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus dalam lingkungan yang mendukung.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah apakah masyarakat kita bisa tertib atau tidak. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: apakah kita sudah sungguh-sungguh membangun sistem yang memungkinkan ketertiban itu tumbuh? (Boo, 19/04/2026)

Diplomasi Perut: Haruskah Kita "Dijajah" oleh Rasa dari Luar?

Oleh: Abdul R Saleh

Pagi itu, di depan layar televisi, saya tertegun melihat sebuah tayangan tentang kuliner Korea. Ada sebuah kontradiksi yang cukup menggelitik hati: betapa fasihnya anak muda kita melafalkan nama-nama seperti mujiage, ramen, atau odeng, namun mungkin akan mengernyitkan dahi saat mendengar plecing kangkung, tahu tek, atau lontong kupang. Fenomena ini memicu sebuah pertanyaan besar: apakah kita sedang berada di ambang "penjajahan" bentuk baru?

Secara fisik, kita memang berdaulat. Namun, secara budaya, kita seolah sedang digempur habis-habisan. Korea Selatan adalah contoh nyata keberhasilan sebuah bangsa dalam menjalankan Soft Power. Melalui gelombang K-Pop dan drama Korea (drakor), mereka tidak hanya menjual lagu dan akting, tetapi juga gaya hidup, termasuk apa yang masuk ke dalam mulut. Makanan menjadi "penumpang" yang sangat sukses dalam gerbong hiburan mereka.

Lantas, bagaimana dengan kita?

Indonesia adalah negeri dengan ribuan pulau dan jutaan rasa. Kita punya rendang yang berkali-kali diakui sebagai makanan terenak di dunia. Kita punya soto dengan variasi yang tak terhitung jumlahnya—dari Soto Betawi hingga Coto Makassar. Namun, kenyataannya di panggung global, kita seringkali masih tertinggal. Di luar negeri, kuliner kita terkadang masih menumpang di bawah bayang-bayang restoran negara tetangga.

Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan jika ingin "menjajah balik" dunia dengan rasa nusantara:

1. Narasi yang Kuat: Kuliner Korea dicintai karena ada cerita di baliknya. Kita perlu lebih banyak menyisipkan kekayaan kuliner kita ke dalam produk budaya populer—baik itu film, musik, maupun karya tulis—agar makanan tidak hanya sekadar pengisi perut, tapi juga identitas yang membanggakan.
2. Standardisasi dan Kemasan: Masalah klasik kita adalah konsistensi rasa dan kepraktisan. Untuk bisa mendunia, kita harus mulai memikirkan bagaimana cara mengemas makanan tradisional yang "rumit" menjadi lebih modern dan mudah diakses tanpa menghilangkan keasliannya.
3. Kebanggaan Generasi Muda: Literasi kuliner harus dimulai dari rumah dan sekolah. Jangan sampai anak-anak kita merasa lebih "keren" saat memegang sumpit di restoran waralaba asing daripada saat menyantap hidangan lokal di warung pinggir jalan.

Kita memiliki modal rempah yang jauh lebih kaya dari negara mana pun. Jika Korea bisa membuat dunia ketagihan pada kimchi, seharusnya kita bisa membuat dunia merindukan aroma kunyit, kemiri, dan lengkuas kita.

Perjuangan ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua yang peduli pada kedaulatan budaya. Sudah saatnya kuliner Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga menjadi tamu kehormatan di meja makan dunia. (Boo, 20/04/2026)

Perpustakaan yang Ada, tetapi Tidak Hadir

Abdul Rahman Saleh

Suatu hari, saya melakukan pengamatan sederhana. Saya menanyai sepuluh orang yang saya temui: “Apakah Anda tahu bahwa di Bogor ada perpustakaan umum?” Hasilnya mengejutkan sekaligus menggelitik—hanya satu orang yang menjawab tahu. Ketika ditanya lebih jauh, ia pernah berkunjung. Itupun lebih dari setahun lalu, dan kebetulan ia adalah mahasiswa jurusan perpustakaan.

Pengamatan ini memang jauh dari kaidah survei yang benar. Sampelnya kecil, tidak representatif. Namun, justru di situlah letak kejujurannya: ia menangkap kesan yang hidup di tengah masyarakat. Bahwa perpustakaan itu ada, tetapi tidak benar-benar hadir dalam kesadaran banyak orang.

Padahal, perpustakaan umum di kota ini tidak bisa dibilang tertinggal. Gedungnya baik, lokasinya strategis—di tengah kota, dekat pusat aktivitas, bahkan dilengkapi kafe yang nyaman. Saya sendiri pernah duduk di sana, dua kali. Pengunjungnya ada, tetapi terasa itu-itu saja. Tidak tumbuh, tidak meluas. Seolah-olah perpustakaan itu memiliki lingkaran kecil pengunjung setia, tetapi gagal menjangkau dunia yang lebih besar di sekitarnya.

Di kafe yang berada di area perpustakaan itu, saya melihat pemandangan yang akrab: mereka yang datang sendirian sibuk dengan ponsel, sementara yang datang berdua atau lebih larut dalam percakapan. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, di situlah terasa sebuah ironi halus—orang datang ke lingkungan perpustakaan, tetapi tidak benar-benar berinteraksi dengan pengetahuan yang disimpannya.

Pengalaman ini mengingatkan saya pada masa ketika saya masih aktif sebagai pustakawan. Dalam sebuah penelitian yang saya lakukan di perpustakaan perguruan tinggi, ditemukan bahwa angka kunjungan mahasiswa rata-rata hanya sekitar dua kali dalam sebulan. Itupun belum tentu untuk membaca. Banyak yang datang karena akses Wi-Fi yang cepat dan gratis.

Dari dua pengalaman ini—perpustakaan umum dan perpustakaan kampus—muncul pola yang serupa: orang datang ke perpustakaan, tetapi bukan untuk perpustakaannya.

Dulu, hubungan manusia dengan pengetahuan terasa berbeda. Ketika saya menulis diktat kuliah, saya harus berkeliling dari satu perpustakaan ke perpustakaan lain. Saya pernah mendatangi pusat dokumentasi ilmiah, perpustakaan universitas, hingga perpustakaan di luar kota, hanya untuk menemukan satu buku yang dibutuhkan. Ada usaha, ada proses, ada rasa puas ketika akhirnya buku itu ditemukan.

Hari ini, semua itu bisa dilakukan dari satu kursi. Dengan beberapa ketukan di papan ketik, ratusan bahkan ribuan sumber tersedia. Buku digital, jurnal terbuka, hingga karya berlisensi bebas dapat diakses dengan mudah. Ini adalah kemajuan yang patut disyukuri. Pengetahuan menjadi lebih demokratis.

Namun di balik kemudahan itu, ada perubahan yang tidak selalu kita sadari. Dulu, pengetahuan adalah sesuatu yang dicari dengan usaha. Sekarang, ia sering kali hanya menjadi sesuatu yang lewat di depan mata.

Perpustakaan pun mencoba beradaptasi. Ruang baca diperindah, kafe disediakan, co-working space dibangun. Bahkan di beberapa negara, perpustakaan telah berkembang jauh—menyediakan akses ke teknologi mahal seperti printer 3D, studio musik, dan berbagai fasilitas kreatif lainnya. Perpustakaan tidak lagi sekadar tempat membaca, tetapi menjadi ruang untuk berkarya.

Namun, pengalaman masa lalu mengingatkan kita bahwa inovasi tidak selalu berjalan mulus. Saya pernah bekerja di sebuah perpustakaan yang pada tahun 1980-an telah dilengkapi studio televisi dan radio. Gagasannya mulia: siaran pendidikan untuk masyarakat desa dan laboratorium bagi mahasiswa. Namun, fasilitas itu tidak pernah benar-benar hidup. Ia terlalu maju untuk zamannya. Tanpa ekosistem yang siap, alat-alat itu akhirnya menjadi besi tua.

Di situlah pelajaran pentingnya: perpustakaan tidak pernah gagal hanya karena kekurangan fasilitas, tetapi sering kali karena tidak bertemu dengan kebutuhan zamannya.

Hari ini, tantangannya berbeda. Masyarakat sudah siap, bahkan bergerak sangat cepat dalam mengadopsi teknologi. Justru perpustakaan yang harus mengejar. Jika masih terjebak pada cara pandang lama—sebagai tempat menyimpan buku dan menunggu pengunjung datang—maka ia perlahan akan ditinggalkan, bukan karena tidak berguna, tetapi karena tidak lagi relevan.

Perpustakaan masa kini tidak cukup hanya menyediakan koleksi, baik cetak maupun digital. Ia harus mampu menghadirkan alasan bagi orang untuk datang dan, yang lebih penting, untuk kembali. Bukan sekadar karena kebutuhan sesaat, tetapi karena merasa kehilangan sesuatu ketika tidak datang.

Perpustakaan tidak harus menjadi seperti di negara maju untuk menjadi berarti. Ia hanya perlu berani bertanya: apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakatnya hari ini? Lalu menjawabnya dengan jujur dan terbuka.

Pada akhirnya, mungkin persoalannya bukan apakah perpustakaan itu ada atau tidak. Persoalannya adalah: apakah ia masih hidup di dalam kehidupan kita?

Jika tidak, maka yang perlu dibangun bukan hanya gedungnya, tetapi kembali hubungan manusia dengan pengetahuan itu sendiri. (Boo, 18/04/2026)

 

Membaca, Kesabaran, dan Hilangnya Latihan Batin

Abdul Rahman Saleh

Dulu, membaca adalah pengalaman yang pelan, bahkan nyaris kontemplatif. Sebuah novel setebal dua ratus halaman terasa ringan. Dalam satu atau dua hari, ia bisa tamat—bukan karena terburu-buru, tetapi karena kita tenggelam di dalamnya. Saya masih ingat, ketika remaja, kami berebut membaca kisah petualangan karya Karl May. Nama-nama seperti Old Shatterhand dan Winnetou bukan sekadar tokoh, melainkan dunia yang kami masuki. Kami seolah-olah berada di padang praire, menunggang kuda, merasakan angin dan debu yang sama.

Hari ini, pemandangan itu terasa jauh.

Bukan berarti generasi sekarang tidak membaca. Justru sebaliknya, bahan bacaan tersedia jauh lebih melimpah. Perpustakaan digital seperti iPusnas menyediakan ribuan buku yang dapat diakses dari mana saja. Platform daring seperti Wattpad atau KBM App menghadirkan teks dalam berbagai bentuk, dari cerita ringan hingga karya panjang. Akses tidak lagi menjadi persoalan utama.

Namun, di tengah kelimpahan itu, ada sesuatu yang perlahan memudar: ketahanan membaca.

Membaca kini sering dilakukan dalam potongan-potongan pendek. Cepat, ringkas, segera ke inti. Kita terbiasa menggulir layar, berpindah dari satu teks ke teks lain tanpa sempat benar-benar tinggal. Dalam situasi seperti ini, membaca kehilangan salah satu hakikatnya yang paling penting: menjadi ruang untuk berdiam.

Padahal, di situlah sesungguhnya nilai membaca berada.

Membaca yang mendalam bukan sekadar aktivitas kognitif. Ia adalah latihan batin. Ketika seseorang bertahan dalam sebuah teks—mengikuti alur yang tidak selalu cepat, memahami tokoh yang tidak selalu sederhana—ia sedang belajar melihat dunia dari sudut pandang lain. Ia belajar merasakan apa yang tidak ia alami. Dari situlah tumbuh apa yang dalam budaya kita dikenal sebagai tepo sliro: kepekaan untuk menempatkan diri pada orang lain.

Tentu saja, membaca bukan satu-satunya faktor yang membentuk manusia. Fenomena sosial seperti tawuran, misalnya, tidak bisa dijelaskan secara sederhana. Ada banyak faktor yang terlibat: kondisi keluarga, tekanan ekonomi, lingkungan tempat tinggal, hingga pengaruh pergaulan dan tontonan. Namun demikian, kita tidak bisa mengabaikan satu hal: manusia yang terlatih merasakan biasanya memiliki jeda sebelum bertindak. Dan jeda itu sering kali menjadi penahan.

Di sinilah persoalan membaca menjadi relevan.

Masalahnya bukan semata-mata pada ada atau tidaknya bacaan, melainkan pada cara membaca dan apa yang terjadi setelah membaca. Tidak semua bacaan menghadirkan kedalaman, dan tidak semua pembacaan melahirkan perenungan. Tanpa refleksi, membaca hanya berhenti sebagai aktivitas. Ia tidak sempat menjadi proses pembentukan budi.

Kita juga tidak bisa sepenuhnya menyerahkan kebiasaan ini pada kesadaran individu. Dalam banyak keluarga, terutama di lapisan masyarakat tertentu, bahan bacaan masih jarang ditemukan. Anak-anak tumbuh tanpa melihat contoh bahwa membaca adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, sekolah belum sepenuhnya berhasil menjadikan membaca sebagai budaya, bukan sekadar tugas.

Padahal, jika membaca ingin kembali memiliki makna, ia perlu dilatih—bukan dipaksakan secara kaku, tetapi dibiasakan secara hidup. Diperkenalkan sejak dini, dipertahankan dengan kesabaran, dan diperkaya dengan ruang refleksi.

Mungkin kita memang sedang hidup di zaman yang berbeda. Cara membaca berubah, ritme kehidupan berubah, bahkan cara kita memperhatikan sesuatu pun berubah. Namun satu hal tampaknya tetap: manusia tetap membutuhkan kedalaman untuk memahami sesamanya.

Dan di antara berbagai cara yang ada, membaca yang mendalam tetap menjadi salah satu jalan yang paling sunyi—dan paling mungkin—untuk memperhalus budi manusia.(Boo, 17/04/2026)

Membaca, Kesabaran, dan Generasi Gulir

Oleh Abdul Rahman Saleh

Beberapa waktu lalu saya membagikan tulisan berjudul “Membaca dan Seni Memperhalus Budi” di grup senam lansia. Tidak lama kemudian, seorang ibu berkomentar, “Kalau begitu kirim bacaannya, Pak…”

Istri saya pun merespons dengan mengirim foto koleksi novel kami di rumah. Isinya cukup beragam—karya-karya populer yang dulu sangat akrab di tangan pembaca Indonesia: Mira W, V. Lestari, S. Mara Gd, Abdullah Harahap, Marga T, dan lain-lain. Novel-novel itu bukan buku berat. Rata-rata hanya sekitar 250–300 halaman. Bahkan ada yang hanya 100 halaman.

Namun respons ibu itu cukup mengejutkan:
“Waduh… kok tebal-tebal amat ya… tak sanggup aku membacanya.”

Di situlah saya tertegun. Ada sesuatu yang berubah.

Dulu, membaca novel setebal itu adalah hal biasa. Bahkan karya panjang bukan sesuatu yang menggentarkan. Kita mengenal bagaimana novel Puteri karya Putu Wijaya sampai harus dibagi menjadi dua buku karena ketebalannya. Satu buku saja bisa ratusan halaman, dan tetap dibaca dengan tekun.

Kini, 200 halaman terasa berat.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia bagian dari perubahan zaman. Kita hidup di era ketika orang terbiasa menggulir layar ponsel—mencari hiburan cepat, singkat, dan langsung ke inti. Dari video pendek berdurasi satu-dua menit, penonton sudah disuguhi cerita lengkap: yang tertindas tiba-tiba menjadi kaya, yang miskin mendadak menikah dengan “sultan”, yang dizalimi seketika membalas dendam.

Semua serba cepat. Serba instan. Tanpa proses.

Tidak heran jika kemudian muncul apa yang bisa kita sebut sebagai “generasi gulir”—generasi yang lebih akrab dengan gerakan jari di layar daripada membalik halaman buku.

Masalahnya bukan sekadar soal membaca. Yang ikut berubah adalah cara berpikir dan merasakan.

Membaca cerita panjang sesungguhnya melatih kesabaran. Ia mengajak pembaca mengikuti proses: memahami konflik, merasakan emosi tokoh, menunggu penyelesaian. Dari sana, lahir kemampuan untuk menunda reaksi, menimbang persoalan, dan melihat sesuatu tidak secara hitam-putih.

Sebaliknya, konsumsi cerita yang serba cepat cenderung melatih kebiasaan “lompat ke kesimpulan”. Tidak ada ruang untuk proses. Tidak ada jeda untuk merenung.

Mungkin inilah sebabnya kita semakin sering menyaksikan reaksi yang serba cepat dan emosional dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang tetangga, misalnya, pernah datang dengan marah-marah ke rumah tetangga lain hanya karena cucunya pulang sambil menangis setelah bertengkar dengan teman bermainnya. Tidak ada upaya memahami duduk persoalan terlebih dahulu. Emosi langsung meluap, seolah setiap masalah harus segera “diselesaikan” saat itu juga.

Kita mungkin tergoda menyalahkan teknologi. Namun persoalannya lebih dalam: ini tentang kebiasaan yang berubah.

Yang hilang bukan kemampuan membaca, melainkan ketahanan untuk bertahan dalam proses.

Karena itu, gagasan untuk kembali ke dasar—back to basic—menjadi relevan. Dunia pendidikan, misalnya, perlu kembali membiasakan siswa membaca teks panjang secara bertahap. Bukan sekadar membaca, tetapi juga memahami. Bahkan mungkin, pengujiannya tidak cukup hanya dalam bentuk tulisan yang bisa dengan mudah “dibantu” teknologi, melainkan melalui dialog atau ujian lisan yang menuntut pemahaman nyata.

Namun di titik ini, kita perlu jujur bertanya:
apakah budaya membaca masih hidup di kalangan para pendidik itu sendiri?

Sebab pada akhirnya, kebiasaan tidak bisa diajarkan hanya lewat instruksi. Ia ditularkan melalui teladan.

Jika membaca tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari—baik di rumah maupun di sekolah—maka jangan heran jika generasi berikutnya merasa bahwa membaca 200 halaman adalah pekerjaan yang terlalu berat.

Padahal, dari sanalah kesabaran dilatih. Dari sanalah budi diperhalus.

Dan mungkin, dari sanalah kita belajar menjadi manusia yang tidak mudah “meluap” hanya karena satu peristiwa kecil. (Boo, 16/04/2026)

Pikun pada Usia Pensiun: Kapan Wajar, Kapan Harus Waspada?

 Abdul Rahman Saleh

(pensiunan Pustakawan IPB) 

Saat memasuki usia pensiun, banyak orang mulai mengeluh mudah lupa. Lupa menaruh barang, lupa nama orang, atau lupa janji sering dianggap hal biasa karena usia.

Memang benar, sebagian pikun adalah wajar. Namun perlu diketahui, ada pikun yang menandakan penyakit, dan ini penting dikenali sejak awal agar tidak terlambat ditangani.

Artikel sederhana ini ditujukan para lansia, khususnya para pensiunan, agar dapat memahami pikun dengan mudah dan tahu cara mencegahnya.

Pikun yang Masih Wajar

Pikun ringan merupakan bagian dari proses menua dan tidak berbahaya.

Ciri-cirinya:

• Lupa sesaat, tapi kemudian ingat kembali
• Lupa menaruh barang, tapi masih bisa menemukannya
• Kadang lupa janji, tapi masih bisa mengurus diri sendiri
• Masih mengenali keluarga dan lingkungan

Pikun seperti ini tidak perlu panik, cukup jaga pola hidup sehat.

Pikun yang Perlu Diwaspadai

Pikun tidak lagi wajar bila semakin sering, semakin parah, dan mengganggu kehidupan sehari-hari.

Tanda-tandanya antara lain:

• Lupa berat dan tidak ingat lagi
• Tidak mengenali keluarga dekat
• Bingung hari, tanggal, atau tempat
• Sering tersesat di tempat yang sudah dikenal
• Sulit berbicara atau memahami pembicaraan
• Emosi dan perilaku berubah drastis

Jika tanda ini muncul, segera periksa ke dokter atau puskesmas.

Penyebab Pikun karena Penyakit

Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan pikun berat:

• Penyakit Alzheimer atau demensia
• Stroke atau gangguan pembuluh darah otak
• Depresi pada usia lanjut
• Kekurangan vitamin tertentu
• Efek samping obat-obatan

Sebagian penyebab bisa diobati atau dikendalikan bila diketahui lebih awal.

Cara Sederhana Mencegah Pikun

Berikut langkah mudah yang bisa dilakukan sehari-hari:

1. Tetap Aktif Bergerak

• Jalan kaki 20–30 menit setiap hari
• Senam ringan atau berkebun

2. Aktifkan Pikiran

• Membaca, menulis, atau bercerita
• Bermain catur atau teka-teki

3. Jangan Menyendiri

• Sering berbincang dengan keluarga
• Ikut kegiatan sosial atau keagamaan

4. Makan Sehat

• Perbanyak sayur, buah, dan ikan
• Kurangi gula, garam, dan makanan berlemak

5. Cukup Tidur

• Tidur teratur 6–8 jam
• Hindari begadang

6. Periksa Kesehatan Secara Rutin

• Cek tekanan darah, gula, dan kolesterol
• Minum obat sesuai anjuran dokter

Penutup

Tidak semua pikun adalah penyakit, tetapi pikun yang semakin berat tidak boleh diabaikan. Dengan hidup aktif, makan sehat, dan tetap bersosialisasi, fungsi otak dapat dijaga lebih lama.

Masa pensiun adalah masa untuk menikmati hidup. Dengan menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, para pensiunan bisa tetap mandiri, tenang, dan bermakna.

Ingat: otak yang sering dipakai akan lebih lama bertahan. (ARS, 12/01/2026)

 

Brain Rot pada Lansia dan Tantangan Literasi Digital Kita

 Abdul Rahman Saleh

(Pensiunan Pustakawan IPB) 

Indonesia sedang menikmati bonus usia harapan hidup. Jumlah lansia meningkat, dan banyak di antaranya menjalani masa pensiun yang lebih panjang dibanding generasi sebelumnya. Namun, di balik capaian ini, ada satu persoalan yang jarang disentuh dalam kebijakan publik: kualitas kehidupan mental lansia di era digital.

Belakangan muncul istilah brain rot. Istilah ini bukan istilah medis, tetapi digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika pikiran menjadi tumpul, pasif, mudah bosan, dan kehilangan ketajaman—bukan karena penyakit, melainkan karena pola konsumsi informasi yang dangkal dan berulang. Fenomena ini sering dilekatkan pada anak muda dan media sosial, padahal gejala serupa juga banyak dialami lansia.

Lansia dan Konsumsi Digital yang Tidak Pernah Disiapkan

Sebagian besar lansia hari ini tidak tumbuh bersama teknologi digital. Mereka “dilempar” ke dalam dunia ponsel pintar, media sosial, dan arus informasi tanpa pernah benar-benar dibekali literasi digital yang memadai. Akibatnya, teknologi lebih sering digunakan secara pasif daripada produktif.

Pola yang umum terlihat:

• Televisi menyala hampir sepanjang hari sebagai latar hidup
• WhatsApp dan Facebook menjadi sumber utama informasi
• Video pendek ditonton beruntun tanpa tujuan
• Pesan berantai diterima dan diteruskan tanpa verifikasi
• Berita sensasional dikonsumsi tanpa konteks

Hari-hari tampak penuh aktivitas, tetapi sesungguhnya minim proses berpikir mendalam. Otak menerima terus-menerus, tetapi jarang diajak menganalisis, menyimpulkan, atau berdialog.

Dari Kebiasaan Pribadi ke Masalah Publik

Di titik ini, brain rot tidak lagi bisa dianggap sekadar masalah kebiasaan individu. Ia telah menjadi masalah sosial dan kebijakan. Lansia yang terbiasa dengan konsumsi informasi pasif lebih rentan terhadap:

• Disinformasi dan hoaks
• Polarisasi pandangan
• Kecemasan berlebihan akibat berita sensasional
• Menurunnya kualitas diskusi di ruang keluarga dan komunitas

Ironisnya, kelompok yang seharusnya menjadi sumber kebijaksanaan justru berisiko terpinggirkan secara kognitif di ruang publik digital.

Kekosongan Kebijakan Literasi Digital Lansia

Program literasi digital nasional selama ini lebih banyak menyasar pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMKM. Lansia sering diasumsikan “cukup diajari memakai gawai”. Padahal persoalannya bukan sekadar bisa menggunakan aplikasi, melainkan bagaimana menggunakan teknologi untuk tetap berpikir aktif.

Hampir tidak ada kebijakan yang mendorong:

• Aktivitas membaca dan berdiskusi bagi pensiunan
• Ruang belajar nonformal untuk lansia
• Program literasi digital berbasis refleksi, bukan hanya teknis
• Pemanfaatan pengalaman hidup lansia dalam ekosistem pengetahuan

Akibatnya, lansia menjadi konsumen informasi, bukan subjek pengetahuan.

Menggeser Paradigma: Dari Hiburan ke Stimulasi Kognitif

Pencegahan brain rot pada lansia seharusnya menjadi bagian dari kebijakan kesehatan mental dan kebudayaan. Negara, komunitas, dan keluarga bisa mendorong hal-hal sederhana namun berdampak:

• Klub baca dan diskusi di tingkat komunitas
• Program menulis memoar atau sejarah lokal
• Pelatihan literasi digital yang menekankan berpikir kritis
• Ruang dialog antargenerasi, bukan sekadar hiburan

Aktivitas ini bukan soal “mengisi waktu luang”, melainkan menjaga martabat intelektual lansia.

Pensiun Bukan Akhir Peran Kognitif Warga Negara

Pensiun adalah akhir dari pekerjaan formal, bukan akhir dari peran berpikir sebagai warga negara. Lansia memiliki modal pengalaman, nalar, dan perspektif yang sangat dibutuhkan di tengah banjir informasi hari ini. Jika mereka dibiarkan tenggelam dalam konsumsi digital pasif, yang hilang bukan hanya ketajaman pribadi, tetapi kekayaan intelektual kolektif bangsa.

Sudah saatnya kebijakan publik melihat lansia bukan sekadar kelompok rentan yang perlu dilindungi, tetapi sumber pengetahuan yang perlu dirawat daya pikirnya.

Karena menjaga lansia tetap berpikir jernih bukan hanya soal kesehatan individu, melainkan investasi kebudayaan dan demokrasi. (ARS, 11/01/2026).