Kamis, 23 April 2026

Trotoar yang Selalu Penuh: Bukan Soal Tertib, Tapi Soal Hidup

Abdul R Saleh

Sore itu saya turun dari kereta komuter di stasiun Bogor. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Jalan masuk menuju stasiun yang biasanya dipenuhi pedagang kaki lima tampak bersih. Trotoar kembali lapang, orang bisa berjalan tanpa harus berdesakan.

Sekilas, ini seperti gambaran kota yang tertib—seperti yang sering kita bayangkan.

Namun pengalaman mengajarkan saya untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan. Pemandangan seperti ini biasanya hanya bertahan sementara. Satu atau dua minggu setelah operasi penertiban selesai, para pedagang akan kembali. Trotoar yang tadi lapang akan kembali penuh. Siklus ini berulang, hampir tanpa akhir.

Pertanyaannya: mengapa?

Jawaban yang paling mudah adalah: karena mereka melanggar aturan. Trotoar bukan tempat berdagang. Ia adalah ruang publik untuk pejalan kaki. Dalam logika ketertiban kota, penertiban menjadi sah, bahkan perlu.

Namun, jika kita berhenti di situ, kita hanya melihat permukaan.

Di balik trotoar yang penuh, ada persoalan yang lebih mendasar: soal hidup.

Sebagian besar pedagang kaki lima tidak datang ke trotoar karena ingin menantang aturan. Mereka datang karena di situlah mereka bisa bertahan. Tempat itu ramai, strategis, dan tidak membutuhkan modal besar. Dalam banyak kasus, berdagang di ruang publik adalah pilihan yang paling realistis—bukan karena mudah, tetapi karena tidak ada pilihan lain yang cukup layak.

Saya teringat pengalaman lama di sebuah pasar tradisional di Bogor. Orang tua angkat saya pernah berdagang sayur di sana. Ketika pasar direnovasi, harapannya sederhana: menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih tertata.

Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Kios-kios baru memang lebih bagus, tetapi biaya sewanya melonjak tinggi. Banyak pedagang lama tidak lagi mampu menjangkaunya. Mereka tidak hilang—mereka hanya bergeser. Ada yang berjualan di tangga, di koridor, menempel ke kios orang lain, bahkan meluber ke trotoar di sekitar pasar.

Pasar yang tadinya ingin ditata justru menjadi lebih semrawut. Pembeli dari kalangan menengah ke atas mulai enggan datang. Mereka beralih ke pasar swalayan yang lebih nyaman dan teratur.

Di situ saya melihat sebuah ironi: ketika ruang resmi menjadi terlalu mahal, ruang informal akan mengambil alih.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di pasar. Di terminal, di sekitar stasiun, di alun-alun kota—pola yang sama berulang. Penertiban dilakukan, ruang menjadi bersih, lalu perlahan pedagang kembali.

Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar ketertiban, tetapi ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas ekonomi masyarakat.

Sering kali solusi yang ditawarkan adalah menyediakan tempat berdagang yang layak. Namun pertanyaannya: layak bagi siapa?

Jika tempat itu terlalu mahal, terlalu formal, atau tidak sesuai dengan skala usaha kecil, maka ia hanya akan menjadi ruang kosong—sementara kehidupan tetap berlangsung di luar sistem.

Di sisi lain, kita juga melihat kontras dengan kota-kota di luar negeri. Di Beijing atau Shanghai, misalnya, terminal transportasi tampak bersih tanpa pedagang asongan. Namun kondisi itu tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari kombinasi penegakan aturan yang konsisten, penyediaan ruang usaha alternatif, dan transformasi ekonomi yang menyerap tenaga kerja secara luas.

Artinya, ketertiban bukan hanya soal larangan, tetapi juga soal pilihan yang tersedia.

Di kota-kota kita, banyak pedagang kaki lima sebenarnya tidak menolak ditata. Mereka hanya membutuhkan ruang yang masuk akal—secara lokasi, secara biaya, dan secara keberlangsungan usaha.

Selama itu belum terpenuhi, trotoar akan selalu menjadi pilihan.

Maka mungkin kita perlu menggeser cara pandang.

Pedagang kaki lima bukan sekadar pelanggar aturan. Mereka adalah bagian dari ekosistem kota—bagian dari denyut ekonomi yang sering kali tidak terlihat dalam perencanaan formal. Mengusir mereka tanpa solusi yang tepat bukan menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkannya.

Pada akhirnya, trotoar yang selalu penuh bukan sekadar persoalan ketertiban kota.

Ia adalah tanda bahwa masih ada warga yang belum mendapatkan ruang hidup yang layak di dalam sistem yang kita bangun.

Selama persoalan itu belum terjawab, trotoar akan terus berbicara—dengan caranya sendiri. (Boo, 23/04/2026)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Sebelum Berbicara di Depan Publik

Abdul R Saleh Belakangan ini, kita sering menyaksikan pola yang berulang dalam ruang publik. Seorang pejabat menyampaikan pernyataan, publ...