Brain Rot pada Lansia dan Tantangan Literasi Digital Kita

 Abdul Rahman Saleh

(Pensiunan Pustakawan IPB) 

Indonesia sedang menikmati bonus usia harapan hidup. Jumlah lansia meningkat, dan banyak di antaranya menjalani masa pensiun yang lebih panjang dibanding generasi sebelumnya. Namun, di balik capaian ini, ada satu persoalan yang jarang disentuh dalam kebijakan publik: kualitas kehidupan mental lansia di era digital.

Belakangan muncul istilah brain rot. Istilah ini bukan istilah medis, tetapi digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika pikiran menjadi tumpul, pasif, mudah bosan, dan kehilangan ketajaman—bukan karena penyakit, melainkan karena pola konsumsi informasi yang dangkal dan berulang. Fenomena ini sering dilekatkan pada anak muda dan media sosial, padahal gejala serupa juga banyak dialami lansia.

Lansia dan Konsumsi Digital yang Tidak Pernah Disiapkan

Sebagian besar lansia hari ini tidak tumbuh bersama teknologi digital. Mereka “dilempar” ke dalam dunia ponsel pintar, media sosial, dan arus informasi tanpa pernah benar-benar dibekali literasi digital yang memadai. Akibatnya, teknologi lebih sering digunakan secara pasif daripada produktif.

Pola yang umum terlihat:

• Televisi menyala hampir sepanjang hari sebagai latar hidup
• WhatsApp dan Facebook menjadi sumber utama informasi
• Video pendek ditonton beruntun tanpa tujuan
• Pesan berantai diterima dan diteruskan tanpa verifikasi
• Berita sensasional dikonsumsi tanpa konteks

Hari-hari tampak penuh aktivitas, tetapi sesungguhnya minim proses berpikir mendalam. Otak menerima terus-menerus, tetapi jarang diajak menganalisis, menyimpulkan, atau berdialog.

Dari Kebiasaan Pribadi ke Masalah Publik

Di titik ini, brain rot tidak lagi bisa dianggap sekadar masalah kebiasaan individu. Ia telah menjadi masalah sosial dan kebijakan. Lansia yang terbiasa dengan konsumsi informasi pasif lebih rentan terhadap:

• Disinformasi dan hoaks
• Polarisasi pandangan
• Kecemasan berlebihan akibat berita sensasional
• Menurunnya kualitas diskusi di ruang keluarga dan komunitas

Ironisnya, kelompok yang seharusnya menjadi sumber kebijaksanaan justru berisiko terpinggirkan secara kognitif di ruang publik digital.

Kekosongan Kebijakan Literasi Digital Lansia

Program literasi digital nasional selama ini lebih banyak menyasar pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMKM. Lansia sering diasumsikan “cukup diajari memakai gawai”. Padahal persoalannya bukan sekadar bisa menggunakan aplikasi, melainkan bagaimana menggunakan teknologi untuk tetap berpikir aktif.

Hampir tidak ada kebijakan yang mendorong:

• Aktivitas membaca dan berdiskusi bagi pensiunan
• Ruang belajar nonformal untuk lansia
• Program literasi digital berbasis refleksi, bukan hanya teknis
• Pemanfaatan pengalaman hidup lansia dalam ekosistem pengetahuan

Akibatnya, lansia menjadi konsumen informasi, bukan subjek pengetahuan.

Menggeser Paradigma: Dari Hiburan ke Stimulasi Kognitif

Pencegahan brain rot pada lansia seharusnya menjadi bagian dari kebijakan kesehatan mental dan kebudayaan. Negara, komunitas, dan keluarga bisa mendorong hal-hal sederhana namun berdampak:

• Klub baca dan diskusi di tingkat komunitas
• Program menulis memoar atau sejarah lokal
• Pelatihan literasi digital yang menekankan berpikir kritis
• Ruang dialog antargenerasi, bukan sekadar hiburan

Aktivitas ini bukan soal “mengisi waktu luang”, melainkan menjaga martabat intelektual lansia.

Pensiun Bukan Akhir Peran Kognitif Warga Negara

Pensiun adalah akhir dari pekerjaan formal, bukan akhir dari peran berpikir sebagai warga negara. Lansia memiliki modal pengalaman, nalar, dan perspektif yang sangat dibutuhkan di tengah banjir informasi hari ini. Jika mereka dibiarkan tenggelam dalam konsumsi digital pasif, yang hilang bukan hanya ketajaman pribadi, tetapi kekayaan intelektual kolektif bangsa.

Sudah saatnya kebijakan publik melihat lansia bukan sekadar kelompok rentan yang perlu dilindungi, tetapi sumber pengetahuan yang perlu dirawat daya pikirnya.

Karena menjaga lansia tetap berpikir jernih bukan hanya soal kesehatan individu, melainkan investasi kebudayaan dan demokrasi. (ARS, 11/01/2026).