Proyek "Lontar Fisik" Rahwana

Abdul Rahman Saleh

Alkisah di Kerajaan Alengka, Prabu Dasamuka (Rahwana) sedang pusing karena citranya buruk di mata rakyat setelah peristiwa penculikan Dewi Shinta. Untuk mengambil hati rakyat Alengka, terutama di daerah-daerah pelosok yang jauh dari ibu kota, Rahwana mengumpulkan para menteri dan senator raksasanya.

Tampil ke depan seorang senator raksasa yang populer karena jago melucu di panggung hiburan Alengka. Sang senator mengusulkan sebuah proyek besar: "Pengadaan Sejuta Lontar Fisik" untuk dibagikan ke desa-desa raksasa.

Padahal, pada saat yang sama, para resi dan pustakawan bijak di Alengka sebenarnya sedang mengembangkan "Prasasti Digital Akasha"—sebuah sistem di mana ilmu pengetahuan ditiupkan ke dalam media udara, sehingga anak-anak raksasa di pelosok Alengka bisa membaca dan belajar secara bersamaan hanya dengan melihat langit, tanpa perlu menebang pohon siwalan.

Ketika para pustakawan mempresentasikan kemajuan teknologi "Prasasti Digital" ini di hadapan sidang dewan, sang senator raksasa langsung menggebrak meja dengan gaduh:

"Untuk apa digital-digitalan itu? Tidak perlu! Yang penting beli daun lontar yang banyak, tulisi, lalu bagikan ke desa-desa! Itu lebih nyata!"

Politik "Nebeng" Kereta Kencana

Para pustakawan Alengka pun elus dada. Mereka tahu betul isi otak sang senator raksasa tidak sampai untuk memikirkan efisiensi jarak. Namun, proyek "Sejuta Lontar" akhirnya tetap dijalankan karena anggarannya besar dan bisa dibagi-bagi.

Ketika ribuan ikat daun lontar bantuan dari Kas Kerajaan sudah siap di gudang pusat dan hendak diangkut menggunakan kereta-kereta kencana, tibalah hari penyerahan ke daerah pemilihan sang senator raksasa.

Secara ajaib, sang senator raksasa tiba-tiba muncul di barisan depan dengan pakaian kebesaran yang mentereng. Di depan para rakyat raksasa jelata, dia berpidato dengan suara menggelegar:

"Wahai rakyatku! Lihatlah ribuan lontar ini! Ini semua adalah berkat perjuangan dan tetesan keringatku di ibu kota untuk kalian!"

Rakyat bersorak sorai memuji sang senator. Sementara para pustakawan yang mengurusi kurasi tulisan dan logistik hanya bisa saling pandang di pojokan.

Kelucuan tidak berhenti di situ. Begitu acara selesai dan kereta kencana hendak kembali ke ibu kota, ajudan sang senator raksasa mendatangi bendahara pustakawan sambil menyodorkan selembar kulit lembu: "Eh, ini nota biaya pakan kuda, sewa kusir, dan uang makan siang rombongan Senator selama perjalanan ke sini. Tolong diganti ya pakai anggaran operasional perpustakaan kalian."

(Bogor, 17/06/2026).

Pedagang Mi Ayam yang Menghilang

Oleh: Abdul Rahman Saleh

Beberapa hari terakhir saya memperhatikan fenomena menjamurnya pedagang makanan serba Rp10.000 di sekitar tempat tinggal saya. Makanan yang dijual beragam. Dari makanan tradisional sampai jajanan Korea yang namanya bahkan tidak saya kenal.

Awalnya pembeli berdesakan. Antrean panjang terlihat hampir setiap hari. Namun belakangan saya melihat sesuatu yang berbeda. Menjelang siang, sebagian dagangan masih tersisa. Pembeli tidak seramai dulu.

Pemandangan itu membawa ingatan saya puluhan tahun ke belakang.

Ketika itu kantor tempat saya bekerja baru pindah dari Kota Bogor ke Dramaga. Jaraknya sekitar dua puluh kilometer dari pusat kota. Daerah itu masih relatif sepi. Gedung belum banyak. Kantin hampir tidak ada. Mencari makan siang menjadi persoalan sehari-hari bagi para pegawai.

Di tengah situasi itulah muncul seorang pedagang mi ayam.

Gerobaknya masih tampak baru. Saya menduga ia membelinya dengan cara mencicil atau berutang. Setiap hari ia mangkal di lingkungan kampus. Dan karena saat itu hampir tidak ada pilihan makanan lain, dagangannya laris manis.

Para pegawai mengenalnya.

Mahasiswa mengenalnya.

Bahkan mungkin sebagian dari kami menjadi pelanggan tetapnya.

Saat itu saya membayangkan hidupnya sedang bergerak ke arah yang lebih baik.

Namun pembangunan mempunyai cara kerjanya sendiri.

Tahun demi tahun berlalu.

Gedung baru berdiri.

Kantin-kantin mulai dibangun.

Warung makan bermunculan.

Pilihan makanan semakin banyak.

Bagi kampus, itu adalah tanda kemajuan.

Bagi mahasiswa dan pegawai, itu juga kemajuan.

Tetapi suatu hari saya menyadari bahwa pedagang mi ayam itu menghilang.

Tidak ada lagi gerobaknya.

Tidak ada lagi aroma kuah yang dulu menyambut kami saat jam makan siang.

Tidak ada yang benar-benar memperhatikan kepergiannya. Kesibukan kampus berjalan seperti biasa.

Dua puluh tahun kemudian, saya bertemu lagi dengannya.

Wajahnya tampak lebih tua. Rambutnya mulai memutih.

Saya langsung mengenalinya.

Setelah berbincang beberapa saat, saya memberanikan diri bertanya.

“Ke mana saja selama ini?”

Jawabannya singkat.

“Dulu dagangan saya tidak laku lagi, Pak. Setiap hari rugi. Akhirnya gerobaknya saya jual. Saya jadi buruh.”

Saya terdiam.

Entah mengapa jawaban itu terasa menyesakkan.

Mungkin karena selama ini saya selalu melihat pembangunan dari sisi yang terang.

Gedung bertambah.

Fasilitas membaik.

Pilihan semakin banyak.

Semuanya tampak positif.

Tetapi sore itu saya melihat sisi lain yang jarang masuk laporan tahunan.

Ada seorang pedagang kecil yang tidak mampu mengikuti perubahan.

Ada sebuah gerobak yang terpaksa dijual.

Ada sebuah harapan yang perlahan padam.

Saya tentu tidak menolak pembangunan.

Saya juga tidak berharap kampus tetap sepi hanya agar seorang pedagang mi ayam bisa terus berjualan.

Namun pertemuan itu mengingatkan saya bahwa setiap kemajuan selalu memiliki biaya sosial yang sering tidak terlihat.

Ketika sebuah usaha besar tumbuh, kita mudah menghitung omzetnya.

Ketika sebuah gedung baru dibangun, kita mudah menghitung investasinya.

Ketika jumlah pengunjung meningkat, kita mudah membuat grafiknya.

Tetapi siapa yang menghitung pedagang kecil yang kehilangan pelanggan?

Siapa yang mencatat gerobak yang terjual karena pemiliknya tidak lagi mampu bertahan?

Siapa yang menghitung mimpi yang ikut runtuh bersama usaha yang gagal?

Barangkali karena itulah saya masih mengingat pedagang mi ayam itu hingga hari ini.

Bukan karena mi ayamnya luar biasa enak.

Bukan pula karena saya sering makan di sana.

Tetapi karena ia mengajarkan satu hal penting.

Bahwa di balik setiap cerita pembangunan yang berhasil, sering tersembunyi cerita lain yang tidak pernah ditulis.

Cerita tentang mereka yang tertinggal di belakang.

Dan mungkin, ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya bukanlah seberapa cepat yang kuat dapat berlari, melainkan seberapa banyak yang lemah dapat ikut melangkah bersama.

(Bogor, Juni 2026)

Karangan Bunga dan Gunung Sampah

Oleh: Abdul Rahman Saleh

Pagi itu saya sedang menjalankan tugas sebagai MC: Mengasuh Cucu.

Dalam perjalanan menuju rumah anak, saya mengemudikan mobil dengan santai. Tidak ada yang istimewa. Namun ketika melintas di sebuah ruas jalan, perhatian saya tertuju pada sebuah toko yang baru dibuka. Di depannya berjajar karangan bunga ucapan selamat.

Pemandangan seperti itu sebenarnya sangat biasa. Hampir setiap pembukaan kantor, toko, hotel, rumah sakit, atau pelantikan pejabat, kita melihat hal yang sama. Puluhan bahkan ratusan karangan bunga berjejer memenuhi halaman dan trotoar.

Namun entah mengapa, pagi itu perhatian saya justru tertuju pada tumpukan stereofoam yang menjadi dasar rangkaian bunga tersebut.

Pikiran saya langsung melayang ke tempat lain: Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Saya membayangkan apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian. Bunga-bunga itu akan layu. Ucapan selamat selesai menjalankan tugasnya. Papan dibongkar. Dan sebagian besar bahan penyusunnya akan berakhir sebagai sampah.

Lalu muncul pertanyaan sederhana di kepala saya.

Mengapa ucapan selamat harus menggunakan stereofoam?

Apakah tidak ada bahan lain yang lebih ramah lingkungan?

Namun setelah dipikir lebih jauh, persoalannya ternyata tidak sesederhana itu.

Karangan bunga bukan sekadar bunga.

Di belakangnya ada petani bunga yang menanam dan merawat tanaman. Ada pedagang bunga yang membeli hasil panen. Ada perangkai bunga yang menyusun desain. Ada tukang cetak huruf. Ada pengemudi yang mengantarkan pesanan. Ada pula berbagai usaha kecil yang menggantungkan hidup dari tradisi mengirim ucapan selamat.

Kalau kita tiba-tiba melarang karangan bunga, maka bukan hanya sampah yang hilang. Mata pencaharian ribuan orang juga bisa ikut terdampak.

Karena itu saya tidak sepakat dengan pendekatan yang hanya melihat persoalan dari satu sisi.

Masalah lingkungan penting.

Tetapi ekonomi rakyat juga penting.

Kita memerlukan solusi yang tidak mematikan salah satunya.

Saya teringat sebuah esai yang pernah saya tulis bertahun-tahun lalu, berjudul Mengurangi Limbah Meningkatkan Hasil. Saat itu saya mengusulkan penghematan energi di perpustakaan melalui penggantian lampu TL dengan lampu LED yang lebih hemat energi.

Prinsip yang saya gunakan sederhana: mengurangi pemborosan tanpa mengurangi manfaat.

Namun seiring waktu saya menyadari bahwa manfaatnya bukan hanya penghematan biaya listrik. Lampu TL mengandung air raksa yang tergolong bahan berbahaya dan beracun bagi lingkungan. Semakin banyak lampu TL yang digunakan, semakin besar pula potensi limbah berbahaya yang akan dihasilkan ketika lampu-lampu tersebut rusak dan dibuang.

Artinya, pengurangan limbah tidak selalu berarti pengurangan manfaat. Bahkan dalam banyak kasus, justru menghasilkan manfaat yang lebih besar.

Mungkin prinsip yang sama dapat diterapkan pada industri karangan bunga.

Yang perlu dikurangi bukan ucapan selamatnya.

Yang perlu dikurangi adalah limbahnya.

Bukankah mungkin menggunakan bahan dasar yang lebih mudah terurai?

Bukankah mungkin membuat rangka yang dapat digunakan berulang kali?

Bukankah mungkin mengembangkan bahan alternatif dari serat tumbuhan, karton daur ulang, atau material lain yang lebih ramah lingkungan?

Dengan cara itu, petani bunga tetap menanam, perangkai bunga tetap bekerja, usaha kecil tetap hidup, tetapi lingkungan tidak harus menanggung beban yang sama.

Sering kali kita terjebak pada pilihan yang seolah-olah saling bertentangan: ekonomi atau lingkungan.

Padahal kehidupan tidak sesederhana itu.

Yang kita perlukan adalah inovasi yang mempertemukan keduanya.

Pagi itu saya hanya melihat sebuah toko baru dengan karangan bunga di depannya.

Namun seperti biasa, satu pemandangan kecil mampu membawa pikiran berjalan jauh.

Dari bunga ke stereofoam.

Dari stereofoam ke TPA.

Dari TPA ke lingkungan.

Dan akhirnya sampai pada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bersama:

Bagaimana cara mengurangi limbah tanpa mengurangi manfaat?

Karena barangkali masa depan yang berkelanjutan bukan dibangun dengan menghapus sesuatu yang sudah ada, melainkan dengan membuatnya menjadi lebih bijaksana.

(Bogor, 16/06/2026)

Hanania Travel dan Harga Sebuah Kepercayaan

Abdul Rahman Saleh

Beberapa hari terakhir media ramai memberitakan kasus Hanania Travel. Ratusan bahkan ribuan calon jemaah umrah dikabarkan gagal berangkat meskipun telah menyetorkan biaya perjalanan. Sebagian orang marah. Sebagian lagi kecewa. Tidak sedikit yang kehilangan tabungan hasil menabung bertahun-tahun.

Kasus seperti ini sebenarnya bukan yang pertama.

Beberapa tahun lalu bangsa ini juga dikejutkan oleh kasus First Travel yang menimbulkan luka serupa. Nama perusahaannya berbeda, tetapi pola ceritanya hampir sama. Uang terkumpul, kepercayaan tumbuh, lalu harapan runtuh.

Namun semakin saya memikirkannya, persoalan ini sesungguhnya bukan hanya tentang travel umrah.

Ini adalah cerita tentang sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang.

Yaitu kepercayaan.

Dalam dunia perpustakaan, dahulu berkembang konsep Library 2.0. Saya sudah lupa rumus persisnya, tetapi ada satu hal yang masih saya ingat: trust atau kepercayaan menjadi faktor yang sangat menentukan nilai sebuah layanan.

Koleksi boleh banyak.

Teknologi boleh canggih.

Staf boleh pintar.

Tetapi jika kepercayaan pengguna hilang, maka nilai semua itu merosot drastis.

Bahkan secara sederhana saya sering membayangkannya seperti perkalian.

Jika trust bernilai nol, maka angka berapa pun yang dikalikan dengannya akan menghasilkan nol.

Kasus Hanania Travel mengingatkan saya pada rumus sederhana itu.

Dulu orang percaya.

Mereka percaya karena melihat iklan.

Mereka percaya karena melihat testimoni.

Mereka percaya karena melihat simbol-simbol religius.

Mereka percaya karena kerabat dan tetangga ikut percaya.

Kepercayaan itulah yang membuat uang mengalir.

Namun ketika masalah muncul, nilai trust langsung jatuh.

Hari ini mungkin perusahaan masih memiliki kantor.

Mungkin masih memiliki aset.

Mungkin masih memiliki pegawai.

Tetapi kepercayaan yang hilang tidak mudah dikembalikan.

Dan tanpa kepercayaan, semua itu menjadi tidak berarti.

Saya teringat pengalaman ketika belajar di Inggris.

Suatu hari saya diundang mengikuti seminar di Nottingham. Saya berangkat dari Sheffield menggunakan kereta api, naik taksi, lalu menginap di hotel.

Ketika meminta penggantian biaya kepada sponsor, British Council, saya hanya diminta menuliskan rincian pengeluaran di atas selembar kertas.

Tidak ada tumpukan kuitansi.

Tidak ada fotokopi tiket.

Tidak ada boarding pass.

Tidak ada berkas setebal buku.

Beberapa hari kemudian uang penggantian biaya langsung ditransfer ke rekening saya.

Sebagai orang Indonesia, saya sempat heran.

Bagaimana jika saya berbohong?

Bagaimana jika saya melakukan mark up?

Belakangan saya memahami bahwa sistem tersebut dibangun di atas kepercayaan.

Tentu ada audit dan pengawasan. Namun titik berangkatnya berbeda. Sistem tidak menganggap semua orang adalah calon penipu.

Sebaliknya, sistem percaya terlebih dahulu, lalu menghukum keras mereka yang mengkhianati kepercayaan itu.

Saya juga teringat sahabat saya dari Liverpool.

Ia pernah mengaku tidak percaya kepada Tuhan.

Namun dalam kehidupan sehari-hari ia sangat disiplin, jujur, dan menghormati aturan.

Ketika saya bertanya alasannya, jawabannya sederhana.

Kalau saya curang, lalu semua orang ikut curang, maka lingkungan tempat saya hidup akan rusak. Dan pada akhirnya saya sendiri yang dirugikan.

Jawaban itu terus teringat sampai sekarang.

Mungkin itulah yang disebut kesadaran menjaga trust.

Kepercayaan sesungguhnya adalah modal sosial yang memungkinkan sebuah masyarakat bekerja tanpa harus diawasi terus-menerus.

Lalu lintas menjadi tertib karena orang saling percaya.

Transaksi menjadi mudah karena orang saling percaya.

Penelitian dapat dijalankan karena ilmuwan saling percaya terhadap integritas proses ilmiah.

Perpustakaan menjadi berguna karena masyarakat percaya pada informasi yang disediakannya.

Sebaliknya, ketika trust runtuh, biaya sosial menjadi sangat mahal.

Aturan bertambah.

Formulir menumpuk.

Pengawasan diperketat.

Prosedur diperpanjang.

Tetapi anehnya, kecurangan tetap saja muncul.

Kasus Hanania Travel pada akhirnya bukan hanya pelajaran bagi calon jemaah umrah.

Kasus ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kepercayaan merupakan aset yang sangat mahal.

Membangunnya membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Menghancurkannya kadang hanya membutuhkan satu keputusan yang salah.

Dan mungkin itulah sebabnya kehormatan, integritas, dan amanah tidak pernah bisa dibeli dengan uang.

Karena semuanya dibangun di atas sesuatu yang jauh lebih rapuh sekaligus lebih berharga.

Kepercayaan.

(Bogor, Juni 2026)

Menguji "Kesadaran" Publik di Jalur Antrean Pertalite

Mencermati dinamika gerakan mahasiswa hari ini dan realitas antrean BBM di lapangan, ada paradoks menarik tentang kata 'kesadaran' yang sering digaungkan pejabat kita...

Oleh: Abdul Rahman Saleh

Aksi demonstrasi mahasiswa bentukan BEM UI dan aliansi berbagai kampus yang memadati Bundaran HI hari ini (12/6), bukan lagi sekadar riak kecil di media sosial. Ia telah menjelma menjadi gelombang kasat mata. Di balik beragam spanduk tuntutan yang dibawa ke jalan, ada satu benang merah yang mengikat keresahan mereka: situasi ekonomi nasional yang kian menjepit urat nadi rakyat kecil.

Salah satu pemantik yang paling terasa di akar rumput adalah kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Menanggapi migrasi besar-besaran konsumen ke Pertalite pasca-kenaikan tersebut, otoritas terkait melalui juru bicaranya mengeluarkan sebuah imbauan yang menggelitik logika sehat kita: pemerintah meminta "kesadaran" masyarakat mampu untuk tidak beralih ke BBM bersubsidi.

Pertanyaannya kemudian: di tingkat lapangan, apakah kata "kesadaran" itu semudah dan sesederhana membalikkan telapak tangan?

Hukum Bertahan Hidup vs. Imbauan Moral

Dalam kacamata kebijakan publik dan ekonomi perilaku (behavioral economics), bersandar pada instrumen "kesadaran moral" publik saat merumuskan pembatasan komoditas vital adalah sebuah kenaifan. Ketika harga Pertamax melambung, kelompok masyarakat mandiri seperti pengemudi ojek online, kurir logistik, hingga pelaku UMKM bermotor tidak sedang memikirkan gengsi atau angka di atas kertas APBN. Mereka sedang berhitung secara matematis demi bertahan hidup (survival instinct).

Bagi mereka, selisih beberapa ribu rupiah per liter antara Pertamax dan Pertalite adalah penentu apakah dapur di rumah bisa mengepul, atau apakah susu anak bisa terbeli esok hari. Mengorbankan waktu berjam-jam untuk mengular di jalur antrean Pertalite adalah pilihan rasional yang terpaksa diambil demi menjaga margin keuntungan yang sudah sangat tipis.

Sangat tidak adil menuntut moralitas publik yang tinggi dalam bernegara, ketika kebijakan yang lahir justru mempersempit ruang gerak ekonomi rakyat kecil. Jika aturan pembatasan hanya bersandar pada imbauan moral tanpa adanya sistem kendali yang ketat, adil, dan transparan, maka kebijakan tersebut hampir pasti akan gagal dan menciptakan gesekan sosial baru.

Paradoks Keteladanan dari Atas

Publik juga mengalami disonansi kognitif yang akut ketika diminta mengedepankan "kesadaran". Bagaimana mungkin rakyat kecil diminta melakukan patriotisme anggaran dengan menahan diri tidak menyentuh subsidi, sementara di saat yang sama mereka disuguhi tontonan para elite politik di parlemen yang kerap tuna-kesadaran?

Kita melihat bagaimana oknum anggota dewan yang gajinya sudah fantastis, fasilitasnya lengkap, dan tunjangannya melimpah, tetap saja mengambil yang bukan haknya ketika ada celah dan kesempatan. Ketika asas keteladanan (leading by example) dari para pemimpin dan wakil rakyat itu luntur, maka imbauan moral dari corong kementerian hanya akan terdengar sebagai pepesan kosong. Muncul sinisme di tengah masyarakat: mengapa golongan bawah yang terus-menerus diminta berkorban dan mengalah, sementara yang di atas tetap asyik berpesta?

Alarm yang Tak Boleh Diabaikan

Antrean Pertalite yang mengular di berbagai SPBU hari-hari ini adalah hulu dari potensi masalah yang lebih besar: kelangkaan BBM subsidi akibat jebolnya kuota yang tak terencana. Jika kelangkaan ini benar-benar terjadi, ia akan menjadi bahan bakar yang jauh lebih eksplosif dari sekadar demonstrasi mahasiswa.

Sejarah bangsa ini mencatat bahwa urusan isi perut dan BBM adalah pemantik massa yang paling sensitif. Jika keresahan mahasiswa di Bundaran HI hari ini bertemu dengan rasa frustrasi para pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat kecil yang ruang geraknya lumpuh akibat kelangkaan BBM, maka eskalasi protes berpotensi meluas dan berkepanjangan.

Pemerintah dan DPR harus berhenti melihat persoalan BBM ini sebagai angka-angka statistik yang sederhana. Kebijakan ekonomi bukan sekadar mengolah baris angka di ruang rapat yang sejuk, melainkan mengelola manusia dengan segala dinamika kebutuhan hidupnya. Sebelum antrean panjang di SPBU berubah menjadi gelombang protes yang tak terkendali, potong celah pemborosan anggaran di tingkat elite, dan kembalikan keteladanan yang nyata. Jangan lagi mendikte rakyat miskin soal "kesadaran", jika yang di atas belum mampu memberi contoh konkret apa itu rasa tahu diri.

Ketika Panchala Menaikkan Harga Minyak Kereta

Abdul Rahman Saleh

Di negeri Panchala hiduplah seorang Menteri Energi yang terkenal rajin membuat kebijakan.

Suatu hari ia mengumumkan bahwa harga minyak kereta kelas menengah akan dinaikkan cukup tinggi.

“Tidak masalah,” katanya. “Yang memakai minyak ini hanya para bangsawan dan orang-orang kaya.”

Para pejabat mengangguk.

Para penasihat bertepuk tangan.

Para juru tulis segera mencatat keputusan itu sebagai langkah besar menuju kemandirian energi Panchala.

Namun kehidupan ternyata tidak sesederhana laporan di atas meja.

Di pasar-pasar mulai terjadi perubahan.

Para kusir kereta dagang yang selama ini menggunakan minyak kelas menengah mulai beralih ke minyak bersubsidi milik rakyat. Mereka bukan bangsawan. Mereka hanya pedagang kecil yang mengangkut sayur, buah, ikan, dan beras dari desa-desa ke kota.

Awalnya perubahan itu tidak terlihat.

Tetapi beberapa minggu kemudian antrean minyak rakyat mulai memanjang.

Persediaan di beberapa tempat mulai habis lebih cepat.

Harga angkutan perlahan naik.

Harga sayur naik.

Harga beras naik.

Harga ikan naik.

Dan rakyat mulai mengeluh.

Menteri Energi heran.

“Bukankah yang saya naikkan hanya harga minyak kereta kelas menengah?”

Seorang petani tua yang kebetulan sedang lewat tersenyum.

“Paduka Menteri,” katanya pelan, “yang Paduka naikkan memang hanya satu harga. Tetapi yang bergerak adalah seluruh roda kehidupan.”

***

Peristiwa itu membuat saya merenung.

Sering kali kita mengira suatu kebijakan hanya akan berdampak pada satu kelompok.

Padahal masyarakat adalah sebuah sistem yang saling terhubung.

Ketika harga energi berubah, biaya transportasi ikut berubah.

Ketika biaya transportasi berubah, biaya distribusi ikut berubah.

Ketika biaya distribusi berubah, harga barang ikut berubah.

Dan ketika harga barang berubah, kehidupan jutaan orang ikut berubah.

Persoalannya bukan pada naik atau turunnya harga semata.

Persoalannya adalah apakah pembuat kebijakan sudah menghitung seluruh akibat yang mungkin muncul.

Ataukah mereka hanya melihat satu bidak dan lupa melihat seluruh papan catur?

***

Di Panchala, kebiasaan seperti itu ternyata tidak hanya terjadi dalam urusan minyak kereta.

Suatu hari Raja Panchala pulang dari kunjungan ke negeri jauh.

Beliau sangat terkesan dengan bahasa yang digunakan rakyat negeri tersebut.

Maka di hadapan para menteri dan rakyat beliau berkata:

“Mulai tahun depan anak-anak Panchala harus belajar bahasa negeri itu!”

Para pejabat bertepuk tangan.

Para pengawal bersorak.

Para juru tulis kembali mencatat.

Namun seorang guru tua memberanikan diri bertanya.

“Paduka, siapa yang akan mengajarkan bahasa itu?”

Tidak ada jawaban.

“Berapa guru yang harus dilatih?”

Tidak ada jawaban.

“Berapa biaya yang dibutuhkan?”

Tidak ada jawaban.

“Pelajaran apa yang harus dikurangi agar ada ruang untuk pelajaran baru?”

Masih tidak ada jawaban.

Sang guru kemudian tersenyum dan duduk kembali.

Ia sadar bahwa mengucapkan kebijakan ternyata jauh lebih mudah daripada melaksanakannya.

***

Saya teringat sebuah kebiasaan yang sering muncul dalam kehidupan publik.

Ketika seseorang ingin menjadi pemimpin, janji sering kali diucapkan dengan sangat ringan.

Dana akan ditambah.

Bantuan akan diperbesar.

Pelayanan akan diperluas.

Semuanya terdengar indah.

Namun ketika ditanya dari mana sumber dananya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, siapa yang mengawasi, dan bagaimana mengatasi dampak sampingnya, jawabannya sering kali masih kabur.

Kadang-kadang bahkan belum dipikirkan sama sekali.

Seolah-olah akibat bukanlah anak kandung dari sebab.

Padahal dalam kehidupan nyata, setiap kebijakan selalu memiliki konsekuensi.

Tidak ada makan siang yang benar-benar gratis.

Jika anggaran ditambah di satu tempat, maka harus ada sumber pembiayaannya.

Jika subsidi diperbesar, maka harus ada yang menanggung biayanya.

Jika harga dinaikkan, maka harus dihitung dampaknya terhadap sektor lain.

***

Barangkali itulah pelajaran yang dapat kita petik dari Panchala.

Negeri itu tidak kekurangan orang pintar.

Tidak kekurangan pejabat.

Tidak kekurangan janji.

Yang sering kurang adalah kebiasaan berpikir sampai beberapa langkah ke depan.

Seorang pemain catur pemula hanya melihat langkah berikutnya.

Seorang pemain catur yang baik melihat beberapa langkah sesudahnya.

Sedangkan seorang pemimpin seharusnya mampu melihat bukan hanya langkah pertama, tetapi juga akibat yang mungkin muncul setelah langkah itu diambil.

Karena rakyat tidak hidup di dalam pidato.

Rakyat hidup di dalam akibat dari pidato tersebut.

Dan sejarah sering mengajarkan bahwa mengucapkan janji adalah pekerjaan yang mudah.

Yang sulit adalah memastikan janji itu dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang ingin diselesaikan.

(Bogor, Juni 2026)